Kades di Lembang Gadaikan Sertifikat Tanah Desa, Uangnya Untuk Ini, Belum Bisa Lunasi Hingga Kini

Kepala Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, KBB, Yadi Suryadi diduga menggadaikan sertifikat tanah desa untuk kebutuhan pribadinya

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Darajat Arianto
TRIBUNJABAR.ID/HILMAN KAMALUDIN
Suasana Kantor Desa Mekarwangi, Lembang, KBB yang sertifikatnya digadaikan kepala desa, Rabu (27/7/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Kepala Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Yadi Suryadi diduga menggadaikan sertifikat tanah desa untuk kebutuhan pribadinya.

Aset desa yang digadaikan pada 7 Mei 2021 itu, yakni sertifikat tanah yang di atasnya berdiri bangunan kantor desa, kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan aula desa senilai Rp 200 juta.

Kemudian uang itu harus dikembalikan dalam jangka waktu 10 bulan.

Camat Lembang, Herman Permadi mengatakan, awalnya kepala desa itu bertemu dengan warga Kota Bandung bernama Kris untuk meminjam uang dengan jaminan sertifikat, kemudian Kris bersedia untuk meminjamkan uang tersebut.

"Tetapi dia (Kris) tak menyangka jika yang dijaminkan kades ternyata aset desa serta bangunannya yang terletak di Jalan Sindang Waas," ujarnya di Lembang, Rabu (27/7/2022).

Herman mengatakan, uang pinjaman tersebut digunakan Yadi untuk membayar tunjangan hari raya (THR) bagi perangkat desa, kegiatan pembangunan di desa, dan kebutuhan pribadi. 

"Kedua belah pihak sepakat bahwa kades akan membayar pada akhir 2021. Ternyata, tidak ditepati sampai kemarin saat kami menerima informasi bulan Mei awal atau tepat satu tahun," katanya.

Setelah itu, pihaknya meminta BPD Desa Mekarwangi untuk melakukan klarifikasi kepada kepala desa dan saat itu juga BPD menyampaikan keterangan bahwa kepala desa memang meminjam uang dengan menggadaikan sertifikat aset desa.

"Kades sudah mengakui meminjam uang kepada saudara Kris dengan memberikan jaminan sertifikat yang diatasnya berdiri bangunan kantor desa, BPD, aula," ucap Herman.

Setelah itu, pihaknya memanggil Yadi untuk dimintai keterangan dan dia berjanji akan segera membayar pinjamannya pada bulan Juli ini. Namun, berdasarkan informasi dari Kris, bahwa Yadi belum menyelesaikan kewajibannya.

"Kalau dugaan pelanggaran dan sanksi bagaimana nanti temuan (investigasi) inspektorat karena kami dari kecamatan hanya sebagai tim pengawas saja," katanya.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekarwangi, Enjang Sumpena mengatakan, sebelumnya kepala desa meminjam uang Rp 200 juta dengan jaminan sertifikat tanah desa seluas 2500 meter persegi selama tempo 10 bulan dari tanggal 7 Mei hingga 15 Desember 2021.

"Dalam perjanjiannya, selama sertifikat diagunkan, bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp 60 juta per 10 bulan," ucap Enjang.

Namun pada kenyataannya, kepala desa belum sanggup menebus sertifikat hingga batas waktu yang ditentukan yaitu pada 15 Desember sehingga terkena biaya bunga 1 persen per hari.

"Kami tidak bisa menutup-nutupi kasus ini, BPD sudah menjalankan hak dan kewenangan sesuai Permendagri No 1 Tahun 2016 dan kepala desa sudah menyalahkan wewenang dan jabatan sesuai Pergub No 30 Tahun 2016 Bab IV pasal 1-5," katanya. (*)

 

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved