Jabar Mereformasi Perpajakan Dengan Membuat Integrasi Data Garapan Bapenda, Dapat Penghargaan Menkeu

Bapenda Jabar mendapat penghargaan dari Kemenkeu RI atas reformasi perpajakan nasional yang diterima langsung oleh Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik

Tribun Jabar/ Muhamad Syarif Abdussalam
Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik. Badan Pendapatan (Bapenda) Jabar mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI atas reformasi perpajakan nasional. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Badan Pendapatan (Bapenda) Jabar mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI atas reformasi perpajakan nasional.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Pajak, Selasa (19/7), dalam momen Peringatan Hari Pajak Nasional.

"Alhamdulillah kami menerima apresiasi dari bu Menteri Keuangan, Sri Mulyani atas dukungan terbaik dalam Reformasi Perpajakan Nasional," kata Dedi melalui ponsel, Kamis (21/7).

Kerjasama Bapenda Jabar dalam Integrasi Data Kepemilikan Kendaraan dengan Data Pajak Penghasilan di Dirjen Pajak, katanya, menjadi tolok ukur kontribusi Reformasi Perpajakan yang tengah dijalankan.

Menurut dia, kerjasama Integrasi Data ini, bukan hanya berkontribusi pada Reformasi Perpajakan Nasional namun juga diharapkan mampu meningkatkan Penerimaan Pendapatan Pajak Jawa Barat.

Pemprov Jawa Barat termasuk yang ditunjuk sebagai piloting dalam hal melaksanakan integrasi data dengan Ditjen Pajak (DJP) melakukan integrasi data secara host-to-host.

"Salah satu jenis data yang dipertukarkan antara Bapenda Jawa Barat dan DJP adalah data kepemilikan kendaraan bermotor. Integrasi data ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah," ucap dia.

Sementara itu, Sri Mulyani menilai negara yang merdeka harus memiliki landasan pajak yang baik, oleh karenanya diperlukan reformasi di bidang perpajakan, termasuk didalamnya perubahan dari sisi legislasi dan undang-undang (UU). 

Salah satu upaya pemerintah adalah berupa pengintegrasian data melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved