Kurang Duit Rp 1 Miliar, 115 Petugas Satpol PP Bandung Barat Terancam Dirumahkan Mulai Oktober 2022

Ratusan personel Satpol PP yang berstatus non ASN terancam dirumahkan karena Pemda KBB tidak memiliki anggaran untuk membayar gaji mereka.

Tribun Jabar
Asep Sehabudin, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung Barat saat diwawancarai, Kamis (4/2/2021) . atusan personel Satpol PP Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang berstatus non ASN terancam dirumahkan 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Ratusan personel Satpol PP Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang berstatus non ASN terancam dirumahkan karena Pemda KBB tidak memiliki anggaran untuk membayar gaji mereka.

Personel Satpol PP yang bertugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) seperti penjaga kantor Pemda KBB, penjaga rumah bupati, dan petugas lainnya itu terancam hanya bisa bekerja hingga September 2022 mendatang.

Kepala Satpol PP KBB, Asep Sehabudin mengatakan, petugas non ASN yang terancam dirumahkan tersebut jumlahnya mencapai 115 orang yang harus digaji Rp 3 juta hingga Rp 3,2 juta per bulan, sedangkan anggaran untuk gaji mereka hanya cukup sampai September.

Baca juga: Satpol PP dan Subdenpom Sumedang Gerebek Warung Kopi dan Rumah Penjual Miras, Ratusan Botol Disita

"Sementara untuk sisa tiga bulan terakhir pada tahun ini belum ada anggarannya. Kalau tidak ada anggaran berarti dengan terpaksa mereka akan saya off-kan dulu (dirumahkan)," ujar Asep saat ditemui di kantornya, Rabu (20/7/2022).

Asep memastikan, wacana merumahkan personel yang berstatus non ASN atau Tenaga Kerja Kontrak (TKK) ini tidak ada kaitannya dengan kebijakan penghapusan honorer tahun 2023, tetapi hal ini karena murni tidak ada anggaran.

"Jadi di Satpol PP ini ada pengadaan untuk Trantibum sebanyak 115 orang. Tapi anggarannya hanya sampai 9 bulan, sedangkan penyelenggaraan Trantibum 12 bulan," katanya.

Atas hal tersebut, kata Asep, pihaknya akan merumahkan para petugas itu mulai Oktober mendatang apabila dalam APBD perubahan nanti tidak dimasukan anggaran untuk gajinya mereka.

Pasalnya, berdasarkan aturan yang ada, kata Asep, seorang Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dilarang untuk melakukan ikatan kontrak apabila anggarannya memang tidak tersedia.

"Kalau tidak ada anggaran untuk yang tiga bulan, para TKK yang ada di Satpol PP ini akan diberhentikan pada bulan Oktober. Kecuali, kalau ada tambahan anggaran untuk yang tiga bulan ke depannya," ucapnya.

Baca juga: Kerap Dipakai Tempat Prostitusi, Tujuh Warung di Kota Cirebon Ditertibkan Satpol PP

Asep mengatakan, untuk membayar gaji 115 TKK selama tiga bulan itu, pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 1 miliar, sedangkan jika dalam kurun waktu satu tahun, kebutuhannya kurang lebih mencapai Rp 4 miliar.

"Untuk membayar satu orang TKK itu Rp 3 juta hingga Rp 3,2 juta per bulan. Jadi, beda-beda tergantung masa kerja dan pendidikan mereka," ujar Asep.

Asep mengatakan, jika 115 personel benar-benar dirumahkan, maka Satpol PP KBB hanya memiliki 64 orang petugas yang terdiri dari PNS dan CPNS, sehingga kondisi ini akan berdampak pada kinerja Satpol PP.

"Pasti berdampak, tapi kita akan memanfaatkan personel yang ada baik PNS maupun CPNS. Kita idealnya butuh 250 personel," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved