Wali Kota Depok Katakan Ingin Gabung DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Katakan Begini

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan celetukan yang Wali Kota Depok Mohammad Idris yang ingin daerah-daerah penyangga DKI Jakarta digabungkan dengan Jakarta menjadi Jakarta Raya, adalah sah-sah saja. 

"Yang namanya celetukan boleh-boleh saja. Semua ini kan adalah kesepakatan sejarah dan kesepakatan politik ya," kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil di The Trans Luxury Bandung, Selasa (19/7).

Ia mengatakan penyatuan atau pemisahan sebuah daerah merupakan perjalanan politik dan sejarah yang panjang.

Begitupun dengan pembentukan Jabar sehingga menjadi seperti saat ini dengan 27 kota dan kabupaten, termasuk Kota Depok.

"Dulu Banten bagian Jabar, sekarang nggak. Ya sesuai sejarahnya aja setelah itu."

"Dulu Jakarta adalah bagian Jawa Barat, kemudian tahun 50-an Jakarta berpisah, jadi setiap hal tersebut bisa dimaklumi," katanya.

Ia mengatakan pemisahan Kota Depok dari Jabar serta ide penggabungan dengan Jakarta adalah langkah yang terlampau jauh.

"Tapi proses menuju ke sana kan panjang kali lebar kali tinggi masih jauh lah ya," katanya.

Namun yang terpenting, katanya, adalah menyelesaikan berbagai permasalahan di daerahnya masing-masing tanpa menggunakan cara yang terlalu jauh.

Baca juga: Cerita Ridwan Kamil di Tanah Suci, Tangani Saluran Air Mampet sampai Sediakan Kendaraan Jemaah Jabar

"Yang penting mah jangan dikit-dikit mencari solusi yang terlalu jauh gitu ya. Selesaikan permasalahan di wilayah masing-masing secara maksimal, supaya rakyat bisa merasakan bahwa solusinya ada pemimpin daerah masing-masing, tidak mengandalkan daerah lain," katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menyatakan tidak akan pernah melepaskan Bogor, Depok, dan Bekasi, juga daerah lainnya yang selama ini bersama Jawa Barat, kepada daerah lain. Hal ini dikatakan Uu saat merespons ungkapan Wali Kota Depok Mohammad Idris yang mengusulkan agar daerah-daerah penyangga DKI Jakarta digabungkan dengan Jakarta menjadi Jakarta Raya.

"Saya tidak mau berandai-andai, karena itu semua memiliki dampak yang memang sangat luar biasa. Dan saya selaku orang Jabar tidak mau melepaskan Bodebek ke wilayah lain," kata Uu di The Trans Luxury Bandung, Jumat (15/7).

Ia pun meminta Wali Kota Depok untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat meresahkan masyarakat atau membuat masyarakat memiliki pikiran lain mengenai Pemprov Jabar.

"Tolong Pak Wali Kota, jangan menyampaikan statement-statement yang membuat masyarakat gaduh, dan membuat masyarakat memiliki pikiran-pikiran lain. Karena kata-kata itu seolah-olah mendiskreditkan kami selaku pemerintah dan pimpinan di Jawa Barat," katanya.

Uu mengatakan kata-kata Wali Kota Depok ini seolah-olah menyatakan bahwa jika bersama Pemprov Jabar, Kota Depok tidak mendapat pembangunan yang signifikan.

Padahal, Depok dan daerah penyangga Ibukota sudah menjadi daerah yang lebih maju.

"Dia beranggapan dengan kata-kata itu, saya menafsirkan Bodebek tidak maju karena bergabung dengan Jawa Barat. Padahal justru sebaliknya, Bodebek itu adalah daerah yang maju dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain yang ada di Jawa Barat ini," katanya.

Hal ini, kata Uu, dibuktikan dengan Pendapatan Asli Daerah atau PAD paling besar di Jabar adalah dari wilayah tersebut. Uu mengatakan kemudian infrastruktur yang paling bagus, dari mulai sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, dan lainnya, yang paling bagus berada di kawasan Bodebek.

"Oleh karena itu jangan menyampaikan hal-hal yang membuat masyarakat memberikan tafsiran bahwa Pemerintah Provinsi tidak berhasil dalam membangun Jabar," tutur Uu.

Justru malah sebaliknya, kata Uu, semua kepala daerah harus menguatkan kebersamaan, antara Pemprov dengan Pemkot dan Pemkab.

Apalagi Jawa Barat memiliki semangat Jabar Juara Lahir Batin lewat Inovasi dan Kolaborasi.

"Kolaborasi adalah kebersamaan antara para kepala daerah dan pimpinan di Jawa Barat ini," tutur Uu.

Sebelumnya dilansir Kompas.com, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengusulkan daerah-daerah penyangga DKI Jakarta digabungkan dengan Jakarta menjadi Jakarta Raya. 

Menurut Idris, usul itu berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN).

"Ini harus diluruskan pemahaman Jakarta Raya bahwa isu yang saya lontarkan itu terkait dengan penerapan UU IKN," kata Idris kepada wartawan di Jalan Karya Bakti, Tanah Baru, Beji, Depok, Jumat (15/7/2022).

 Idris menuturkan, gagasan Jakarta Raya ini merupakan pengembangan ide sejak era orde baru. Kemudian, kata dia, pakar otonomi daerah Ryaas Rasyid menyebutkan bahwa euforia otonomi daerah jangan sampai merugikan negara.

Berdasarkan hal tersebut, Idris berpikir untuk kembali mengembangkan gagasan terdahulu soal penggabungan daerah penyangga, yakni menjadi Jakarta Raya.

Sebab, Idris menilai, sejak 15 tahun dirinya berkiprah di Pemerintahan Kota Depok, persoalan di Jakarta sangat berkaitan dengan daerah Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Bodetabek), khususnya masalah banjir.

"Memang persoalan-persoalan yang kami dengar di Jakarta itu sangat terkait dengan persoalan-persoalan Bodetabek, khususnya persoalan banjir yang enggak selesai-selesai," kata Idris.

Idris menuturkan, Jakarta sudah membuat kanal banjir timur dan kanal banjir barat, tetapi kanal tersebut tak dapat mengatasi masalah banjir.

Di sisi lain, Idris menyatakan, Kota Depok memiliki beberapa aliran sungai yang terhambat sehingga menjadi faktor utama banjir. Aliran sungai itu kerap kali tersendat oleh tumpukan sampah sehingga menyebabkan banjir yang merugikan Kota Jakarta.

"Inilah yang jadi sebuah permasalahan yang harus jadi perhatian kami, makanya saya lontarkanlah isu tentang Jakarta Raya," kata Idris.(Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam)