Kabar Terkini Kasus Aa Umbara, KPK Apresiasi Putusan Kasasi MA, Hak Politiknya Dicabut 5 Tahun

KPK mengapresiasi putusan kasasi MA mengenai kasus Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara.

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: taufik ismail
Tribunnews.com
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (berompi oranye) saat di Gedung KPK. Dia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. Aa Umbara kemudian divonis lima tahun penjara dan mengajukan kasasi. Dalam putusan kasasi, MA menambah pencabutan hak politik Aa Umbara menjadi lima tahun. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut hak politik Aa Umbara, Bupati Bandung Barat nonaktif

Dalam putusannya, hakim MA menyatakan pidana tambahan kepada Aa Umbara berupa pencabutan hak politik selama lima tahun. 

"Kami apresiasi majelis hakim MA yang mengabulkan permohonan kasasi jaksa KPK," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (18/7/2022). 

Menurutnya, putusan hakim MA dalam kasasi tersebut tepat dan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK

"Terutama dalam hal dikabulkannya pencabutan hak politik terdakwa, sebagaimana tuntutan tim jaksa KPK," katanya. 

Kini, kata dia, perkara Aa Umbara telah berkekuatan hukum tetap dan siap dieksekusi jaksa KPK

"Dengan demikian saat ini putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap dan berikutnya jaksa eksekutor KPK akan laksanakan putusan dimaksud," ucapnya. 

Sebelumnya, hak Politik Aa Umbara dicabut Mahkamah Agung (MA). Pencabutan hak politik itu dituangkan dalam putusan hakim atas kasasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aa Umbara

Putusan tersebut dibacakan oleh hakim yang diketuai Eddy Army dengan dua anggota yakni Yohanes Priyana dan Ansori. 

Dalam putusannya, hakim MA menolak kasasi yang diajukan oleh Aa Umbara maupun KPK. Hakim MA justru memperbaiki putusan banding yang sebelumnya dibacakan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. 

"Memperbaiki putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut mengenai pidana tambahan menjadi menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana," ujar MA dalam keterangannya, Senin (18/7/2022).

Aa Umbara sendiri divonis lima tahun penjara dalam kasus ini.

Baca juga: KPK Ajukan Kasasi atas Bebasnya Totoh Gunawan dan Anak Aa Umbara soal Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved