Anggota DPR Ini Sindir Fungsi Legalitas Peternak di Sumedang Masih Kalah dengan Ormas Perampas Sapi

Kasus yang sedang mencuat adalah Ormas merampas belasan ekor sapi peternak di Sumedang, yang sapi itu merupakan hibah dari Kementerian Pertanian RI.

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Seli Andina Miranti
Tribun Jabar/Eki Yulianto
Anggota Komisi IV DPR RI asal Majalengka, Sutrisno. Anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno menyindir fungsi legalitas kelompok peternak yang tak bekekuatan apapun di hadapan organisasi masyarakat (Ormas) dari Barisan Olot Masyarakat Adat (BOMA). 

Laporan Kontributor TribunJabar.id, Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno menyindir fungsi legalitas kelompok peternak yang tak bekekuatan apapun di hadapan organisasi masyarakat (Ormas) dari Barisan Olot Masyarakat Adat (BOMA).

Kasus yang sedang mencuat adalah Ormas merampas belasan ekor sapi peternak di Sumedang, yang sapi itu merupakan hibah dari Kementerian Pertanian RI.

Disebut-sebut, ormas itu diberi janji lisan untuk mendapatkan bantuan sapi, namun tak punya legalitas dan fasilitas kandang.

Baca juga: Inspektorat Daerah di Sumedang Telaah Kasus Ormas Rampas Sapi Hibah Kementan, Ada Negosiasi?

Memanfaatkan legalitas peternak Desa Cilopang, mereka meraih sapi itu. Setelah sapi tiba kepada peternak yang legal dan punya kandang, sapi itu dirampas.

"Pemerintah sesuai aturan yang dibuatnya harus memfasilitasi keinginan rakyat yang legalitasnya dalam menyampaikan keinginan itu jelas sehingga kepentingan negara terpenuhi dan rakyat bisa hidup lebih baik," kata Sutrisno kepada TribunJabar.id, melalui sambungan telepon, Kamis (14/7/2022).

Politikus PDIP ini mengatakan, fasilitas yang diberikan kepada rakyat berasal dari uang rakyat sendiri.

Sudah sepatutnya sebagai pertanggungan jawab kepada rakyat, semua yang berasal dari uang rakyat harus jelas administrasinya.

"Harus dicatat dan diadministrasikan dengan baik oleh Pemerintah dan harus jelas keberadaannya sebagai aset negara yang ditempatkan di rakyat," kata Sutrisno.

Selain itu, agar pengawasan terhadap uang rakyat menjadi mudah.

Baca juga: Kronologi Kasus Perampasan Sapi Oleh Ormas di Sumedang Mencuat, Peternak Lapor ke Anggota DPR

Siapa berhak membina dan mengawasi? Sutrisno mengatakan, sesuai Undang-undang, pembinaan dilakukan oleh eksekutor kebijakan yaitu Eksekutif alias pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Yang berwajib mengawasi secara administrasi dan fisik adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilaporkan ke DPR RI sebagai lembaga wakil rakyat.

"Bila ada fasilitas negara dari uang rakyat yang tidak jelas keberadaan dan pemanfaatannya, yang dapat berakibat raibnya aset negara itu tanpa jejak akankah dibiarkan bahkan masih mau difasilitasi untuk mendapatkannya?" katanya.

Dia lantas bertanya apa kaitan antara ormas yang mengaku pernah mendapatkan janji lisan diberi hibah sapi dengan pemberi hibah?

"Sebenarnya siapa komunitas (ormas) itu dan apa hubungannya dengan pemberi fasilitas? Solusi yang terbaik dan aman kembalikan sapi-sapi itu sesuai legalitas yg telah tercatat pada pemerintah dan tetap di tempat itu jangan ada lagi yang coba-coba memindahkan," katanya.

Baca juga: Polisi Masih Selidiki Perampasan 16 Sapi Peternak di Sumedang Bantuan Kementan oleh Ormas

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved