Terlibat Korupsi Anggaran Dana Desa dan BLT, Kaur Keuangan Desa di Kabupaten Cirebon Dipenjara

Kaur keuangan berinisial ES tersebut terbukti terlibat korupsi anggaran dana desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun anggaran 2022.

Tribun Cirebon/ Ahmad Imam Baehaqi
Kajari Kabupaten Cirebon, Hutamrin (kedua kanan), saat konferensi pers Kaur keuangan atau bendahara salah satu desa di Kabupaten Cirebon dijebloskan ke penjara. di Aula Kejari Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (13/7/2022). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Kaur keuangan atau bendahara salah satu desa di Kabupaten Cirebon dijebloskan ke penjara.

Pasalnya, kaur keuangan berinisial ES tersebut terbukti terlibat korupsi anggaran dana desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun anggaran 2022.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Cirebon, Hutamrin, mengatakan, tersangka menyelewengkan anggaran itu bersama kuwu atau kepala desanya yang berinisial MH.

Baca juga: Angkat Tema Korupsi, Siswi SMAN 1 Majalengka Juara Satu Kompetisi Karya Tulis Ilmiah se-Kabupaten 

Namun, MH telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Tipikor Bandung berupa hukuman penjara lima tahun dan denda Rp 300 juta atau subsider dua bulan penjara.

"Hari ini, kami menerima pelimpahan berkas dari penyidik Satreskrim Polresta Cirebon mengenai kasus tersebut," ujar Hutamrin saat konferensi pers di Aula Kejari Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (13/7/2022).

Ia mengatakan, berkas pelimpahan perkara itu dinyatakan lengkap atau P21 sehingga ES langsung dieksekusi dan ditahan di Rutan Kelas I Cirebon.

Menurut dia, keterlibatan ES dalam perkara MH juga dituangkan dalam pertimbangan di putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung.

Tindakan korupsi yang dilakukan ES dan MH tersebut mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai lebih dari Rp 325 juta rupiah.

"Atas perbuatannya, ES dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor serta diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara," kata Hutamrin.

Baca juga: Desa Cibiru Wetan Nominator 10 Besar Desa Anti Korupsi se-Indonesia, Kades Bilang Hanya Jalankan UU

Hutamrin menyampaikan, anggaran yang dikorupsi ES dan MH merupakan dana desa 2019 dan BLT 2020 untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Dana BLT seharusnya dibagikan kepada masing-masing KPM sebesar Rp 900 ribu untuk menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Dana desa yang diselewengkan itu penggunaannya tidak sebagaimana mestinya dan digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Hutamrin.

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved