100 Keluarga di Kota Cirebon Terancam Kehilangan Hak Pilih pada Pemilu 2024

Jika status administrasi tak diselesaikan secepatnya, 100 keluarga itu terancam kehilangan hak pilih pada Pilkada Serentak dan Pemilu 2024.

Tribun Cirebon/ Ahmad Imam Baehaqi
Ketua KPU Kota Cirebon, Didi Nursidi. Menurut dia, 100 keluarga di Desa Sutawinangun memerlukan kebijakan perpindahan administrasi kependudukan dari Kabupaten Cirebon ke Kota Cirebon agar bisa mengikut pilkada serentak dan Pemilu 2024. 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON- Sebanyak 100 kepala keluarga (KK) di perbatasan Kota Cirebon terancam kehilangan hak pilih pada Pilkada Serentak dan Pemilu 2024.

Sebelumnya, mereka tercatat sebagai warga Kabupaten Cirebon, kini menjadi warga Kota Cirebon berdasarkan Permendagri Nomor 75 Tahun 2018.

Seratusan keluarga tersebut berdomisili di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, yang kini masuk wilayah Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon.

"Berdasarkan Permendagri Nomor 75 Tahun 2018, wilayah RW 01 Desa Sutawinangun secara administratif masuk Kelurahan Sukapura," kata Lurah Sukapura, Achmad Muhaimin, saat ditemui di Kantor Kelurahan Sukapura, Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Rabu (13/7/2022).

Ia mengakui hingga kini 100 keluarga yang tinggal di RW 01 Desa Sutawinangun tersebut masih terdata sebagai warga Kabupaten Cirebon.

Baca juga: Ditanya Soal Cagub dan Capres dari PAN di Pemilu 2024, Desy Ratnasari: Nanti Dulu, Sing Sabar

Jika status administrasi tak diselesaikan secepatnya, mereka terancam kehilangan hak pilih pada Pilkada Serentak dan Pemilu 2024.

Ketua KPU Kota Cirebon, Didi Nursidi, mengatakan hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama, khususnya pemerintah daerah menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

"Terlebih, sekarang memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih untuk persiapan Pemilu 2024 dan Piliada Serentak," ujar Didi Nursidi.

Menurut dia, 100 keluarga itu memerlukan kebijakan perpindahan administrasi kependudukan dari Kabupaten Cirebon ke Kota Cirebon.

Dengan begitu, mereka dapat memberikan hak pilih saat proses pemungutan suara Pilkada Serentak, Pemilu, hingga Pilpres 2024.

"KPU sebagai pengguna data tersebut, berkewajiban mendorong pemerintah daerah untuk segera memproses perpindahan administrasinya," kata Didi Nursidi.

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved