Aturan MyPertamina Bakal Diterapkan, Organda Kota Bandung : Terasa Menyulitkan

Ketua Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia menyampaikan kebijakan pendataan langsung oleh Pertamina ke koperasi angkutan umum dinilai tidak tepat.

Tribunjabar.id
ILUSTRASI suasana antre pengisian BBM di SPBU - Pertamina telah mengeluarkan aturan terkait pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan roda empat dengan menggunakan aplikasi MyPertamina per 1 Juli 2022. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pertamina telah mengeluarkan aturan terkait pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan roda empat dengan menggunakan aplikasi MyPertamina per 1 Juli 2022.

Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Area retail Bandung, Fachrizal Imaduddin menyampaikan bahwa Pertamina memberi kemudahan kepada warga yang berhak mendapat BBM subsidi, yakni pertalite dan solar, salahsatunya dengan pendataan langsung angkutan kendaraan umum yang mendapat BBM jenis tersebut.

"Kami komitmen membantu Organda mendapat subsidinya sesuai ketentuan. Kami akan turun langsung ke masing-masing DPC organda di Jabar untuk lakukan pendataan," katanya, Selasa (12/7/2022).

Baca juga: Aturan Beli BBM Pakai MyPertamina Beratkan Rakyat Kecil, Kasihan Sopir Angkot Tua

Data dari Organda Jabar, ada sebanyak 1 juta lebih anggota yang tergabung dengan setiap anggota ada yang memiliki lebih satu kendaraan.

Fachrizal juga berharap mereka segera daftarkan seluruh kendaraan yang memang berhak dapatkan subsidi.

"Pendaftaran ini penting untuk pastikan berapa banyak suplai BBM subsidi yang harus disiapkan di Jabar termasuk untuk kebutuhan organda," katanya

Fachrizal juga mengatakan informasi terkait penggunaan MyPertamina dalam membeli BBM subsidi kuranglah tepat. Sebab, 1 Juli itu merupakan dimulainya proses pendaftaran oleh masyarakat.

Ketua Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia menyampaikan kebijakan pendataan langsung oleh Pertamina ke koperasi angkutan umum dinilai tidak tepat.

"Data kendaraan umum sudah ada di berbagai instansi pemerintah, semisal Samsat, Kemenhub, dan Dishub. Di sana lengkap dan jelas data angkutan umum dari plat nomor sampai pembayaran pajak hingga uji KIR," ucapnya.

Budi juga menambahkan kebijakan ini menyulitkan masyarakat khususnya yang berprofesi dan miliki usaha di bidang transportasi umum.

"Kan di lapangan enggak semua mengerti dan memiliki smartphone. Jika pendaftaran dan pendataan diwakili oleh pemilik angkutan sudah jelas kalau angkutan umum punya ciri tertentu, semisal warna kendaraan, plat nomor khusus sampai trayek yang terdaftar," ujarnya.

Baca juga: Aplikasi MyPertamina Error? Simak di Sini Cara Mengatasinya

Budi berharap Pertamina bisa lakukan kajian ulang kebijakan ini bila nanti diterapkan ke angkutan umum. Sebab, katanya banyak cara lain yang bisa mempermudah angkutan umum untuk dapatkan BBM subsidi dan masih tepat sasaran.

"Bisa saja kan dengan sediakan jalur khusus untuk angkutan umum baik angkot elf, atau bus. Untuk angkutan umum, saya rasa jadi kebijakan ini bagi kami khususnya angkutan di Kota Bandung terasa menyulitkan," katanya.(*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved