Izin PUB Dicabut Kemensos, Pemkab Bandung Barat Akan Cek Kotak Donasi Milik ACT di Pertokoan

Kotak donasi milik Yayasan Aksi Cepat Tanggap yang tersebar di pertokoan dan tempat umum di KBB bakal dicek oleh Dinas Sosial dan Satpol PP KBB

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Darajat Arianto
Tribun Jabar/ Hilman Kamaludin
Suasana di kantor ACT di Kota Cimahi, Kamis (6/7/2022). Dinas Sosial dan Satpol PP KBB akan mengecek kotak donasi milik Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang tersebar di pertokoan dan tempat umum di wilayah Kabupaten Bandung Barat. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Kotak donasi milik Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang tersebar di pertokoan dan tempat umum di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal dilakukan pengecekan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP KBB.

Upaya tersebut dilakukan setelah Kementerian Sosial (Sosial) mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) karena ada dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pihak ACT.

Plt Sekretaris Dinas Sosial Bandung Barat, Ati Indrawati, mengatakan, dalam pengecekan kota donasi milik ACT itu pihaknya akan melakukan pendataan sambil menunggu arahan Kemensos terkait tidak lanjut penarikan kotak donasinya. 

"Nanti kita bergerak bersama Satpol PP untuk cek kotak donasi ACT yang biasa tersebar di tempat umum atau pertokoan," ujarnya di Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Kamis (7/7/2022).

Selain itu, pihaknya juga bakal melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghentikan sementara kegiatan donasi ke kotak ACT. 

"Sosialisasi itu bakal diperkuat melalui surat edaran soal penghentian PUB ACT ke pemilik pertokoan atau tempat umum yang menyimpan kotak donasi," kata Ati.

Baca juga: Dibekukannya Rekening ACT Berdampak Pada Penyaluran Bantuan di Garut, Karyawan Terpaksa Urunan

Dengan adanya pencabutan izin PUB itu, pihaknya juga mengimbau agar warga memilih lembaga filantropi yang kredibel dalam menyalurkan donasi dan harus pastikan ke mana saja donasi itu disalurkan. 

Pencabutan izin itu tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi.

"Poinnya semangat berbagi kepada sesama harus tetap dirawat. Tapi masyarakat harus cerdas memilih lembaga filantropi yang kredibel dan terjamin akuntabilitasnya," ucapnya. (*)

 

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved