Dibekukannya Rekening ACT Berdampak Pada Penyaluran Bantuan di Garut, Karyawan Terpaksa Urunan

Kepala Cabang ACT Garut mengatakan, masih melakukan kegiatan meskipun keterbatasan dana karena rekening ACT dibekukan, di antaranya dengan urunan

Penulis: Sidqi Al Ghifari | Editor: Darajat Arianto
TRIBUNJABAR.ID/SIDQI AL GHIFARI
Kantor Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Garut, di Jalan Suherman, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Meski rekening ACT dibekukan, kegiatan sosial di Garut akan terus berjalan meskipun nantinya gaji para karyawan ikut terhenti. Untuk operasional bisa saja dilakukan dengan cara urunan . 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Kantor Cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Kabupaten Garut masih beroperasi, meski lembaga filantropi itu sudah dicabut izinnya oleh Kemensos.

Meski begitu, kegiatan sosial di Garut akan terus berjalan meskipun nantinya gaji para karyawan ikut terhenti.

Namun untuk operasional bisa saja dilakukan dengan cara urunan .

Pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan Yayasan ACT itu tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022.

Kepala Cabang ACT Garut Muhamad Dani Ramdani mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan serangkaian kegiatan meskipun keterbatasan dana karena rekening ACT seluruhnya sudah dibekukan.

"Insya Allah kita masih bisa terus berjalan, karena masih ada amanat titipan dari donatur yang perlu disampaikan, kedua kenapa masih berjalan karena misi kami adalah kemanusiaan," ujarnya saat ditemui di kantornya di Jalan Suherman, Tarogong Kidul, Kamis (7/7/2022).

Ia menuturkan dibekukannya 60 rekening Yayasan ACT cukup berpengaruh ke daerah, seperti banyaknya program yang tersendat yang sudah jauh-jauh hari dipersiapkan.

Baca juga: Melihat Aktivitas di Kantor ACT Cabang Cimahi Setelah Izin PUB Dicabut Kemensos, Masih Tetap Buka

Program-program yang terkendala itu salah satunya yakni pembangunan masjid dan musala yang ada di Karangpawitan dan Garut Selatan.

"Pengaruh sekali ke daerah misalnya untuk pengajuan bantuan penerima manfaat itu jadi terkendala. Kami juga tidak boleh menerima donatur lagi, padahal rencana penyaluran bantuan sudah dijadwalkan," ucapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved