Covid-19 Naik, Wali Kota Bandung Perketat Aturan, Vaksin Booster Jadi Syarat Masuk Ruang Publik

Ada pengetatan dan persyaratan bagi ruang-ruang publik di Kota Bandung. Pengunjung harus sudah melakukan vaksin dosis ketiga

Penulis: Tiah SM | Editor: Seli Andina Miranti
Wali Kota Bandung Yana Mulyana mendonorkan darahnya. Wali Kota Bandung Yana Mulyana merevisi Peraturan Wali (Perwal) Kota Bandung Nomor 80 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 Covid-19 di Kota Bandung. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wali Kota Bandung Yana Mulyana merevisi Peraturan Wali (Perwal) Kota Bandung Nomor 80 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 Covid-19 di Kota Bandung.

Revisi dilakukan menyusul kembali naiknya kasus harian Covid-19 di Tanah Air dalam beberapa hari terakhir.

"Perubahannya ada pada pengetatan dan persyaratan bagi ruang-ruang publik yang sudah kami beri relaksasi. Syaratnya, para pengunjung harus sudah melakukan vaksin dosis III," ujar Yana di Balai Kota, Rabu (6/7/2022).

Baca juga: Vaksin Booster Akan Jadi Syarat Masuk Mal dan Tempat Kerja, Penerima Vaksin Booster Sudah 51 Juta

Yana berharap, dengan adanya regulasi ini, animo masyarakat untuk melakukan vaksin bisa kembali meningkat.

"Kita targetkan minimal vaksin dosis III mencapai 50 persen hingga akhir Agustus. Kita juga akan gencarkan lagi pengawasan melalui aplikasi PeduliLindungi," ujar Yana.

Yana mengatakan, aturan baru ini akan secepatnya diberlakukan begitu selesai disusun.

"Jika hari ini perwal telah selesai direvisi, kemungkinan regulasi tersebut sudah bisa diaktivasi esok hari," ujar Yana.

Meski pemerintah pusat baru akan menerapkan regulasi serupa dua pekan mendatang, Yana mengaku, pihaknya perlu mengambil langkah lebih cepat terkait mobilitas tinggi penduduk di Kota Bandung.

"Kota Bandung risikonya lebih tinggi karena pergerakan penduduknya sangat cepat. Berdasarkan data, konfirmasi kasus aktif terus mengalami peningkatan, " ujarnya.

Yana mengatakan ketersediaan vaksin di Kota Bandung, berada dalam stok aman tersebar di Dinas Kesehatan, TNI, dan Polri.

"Kita juga akan bekerja sama dengan semua pihak, termasuk komunitas untuk kdorong vaksinasi di ruang-ruang publik," ujar Yana.

Yana berharap, dengan adanya pengetatan regulasi perwal ini, berbagai aktivitas dan pertumbuhan ekonomi bisa terus berjalan di Kota Bandung.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Bandung Naik Lagi, Dinkes Bilang Begini, Ke Ruang Publik Harus Vaksin Booster

Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM Jawa Bali dan luar Jawa Bali mulai 5 Juli 2022 hingga setidaknya dua pekan ke depan.

Untuk wilayah Jawa-Bali, sebanyak 14 daerah termasuk Jabodetabek, kembali ke PPKM level 2.

Di luar Jawa-Bali, kota/kabupaten berstatus Level 1, kecuali Kabupaten Sorong yang hingga kemarin masih berada di level 2 PPKM.

Imbas penerapan PPKM level 2 sejumlah sektor perkantoran harus mengatur ulang jumlah karyawannya yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 33 Tahun 2022 tentang PPKM Level 1 dan 2 di Jawa dan Bali, sektor yang diizinkan karyawannya bekerja 100 persen dari kantor hanyalah sektor kritikal.

Sektor kritikal yang dimaksud adalah sektor kesehatan, keamanan dan ketertiban, sektor penanganan bencana, energi dan logistik, pos, transportasi dan distribusi kebutuhan pokok, industri makanan dan minuman, industri pupuk dan bahan baku bangunan, objek vital nasional, sektor konstruksi, infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran, dan utilitas dasar seperti listrik, air dan pengelolaan sampah.

Untuk staf administrasi di sektor penanganan bencana hingga utilitas dasar hanya diizinkan bekerja di kantor dengan kapasitas 50 persen.

(tribun network/tiah sm/ais/fik/wly)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved