Respons Presiden ACT Ibnu Khajar Setelah Kemensos Cabut Izin ACT

Sebelumnya, Kemensos mencabut izin PUB yang telah diberikan kepada Yayasan ACT pada 2022.

Tribunnews/Fauzi
Presiden ACT Ibnu Khajar dalam konferensi pers virtual peluncuran Food Careline Services, Senin (26/7/2021). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Kementerian Sosial ( Kemensos ) mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang dilakukan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Donasi yang sudah masuk dan terkumpul sebelum keputusan Kemensos tersebut akan tetap disalurkan.

Presiden Yayasan ACT, Ibnu Khajar, mengatakan akan mematuhi keputusan pencabutan izin oleh Kemensos itu.

"Kami akan mematuhi keputusan tersebut," kata Ibnu Khajar dalam konferensi pers di Menara 165 Kantor Pusat ACT, Jakarta Selatan, Rabu (6/7/2022) sore.

Ibnu juga berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan ACT.

"Kami tentunya membutuhkan dukungan semua pihak untuk bisa melewati tantangan yang sekarang ini dihadapi. Insyaallah kami terus berkomitmen," ujar Ibnu Khajar.

Baca juga: ACT Mendadak Mati Gaya, PPATK Lakukan Langkah Ini Setelah Temukan Transaksi Tak Biasa

Sebelumnya, Kemensos mencabut izin PUB yang telah diberikan kepada Yayasan ACT pada 2022.

Pencabutan ini dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan Yayasan.

Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy mengatakan pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

"Kami mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial. sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru, akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” kata Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis, Rabu.

Menurutnya, pencabutan izin ditempuh lantaran pemotongan uang donasi lebih besar dari ketentuan yang diatur.

Baca juga: Nasib ACT Setelah Gaji Petinggi Fantastis dan Aksi Selewengkan Dana Terbongkar, Izinnya Dicabut

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menyebutkan, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

Dari hasil klarifikasi, Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan ACT menggunakan rata-rata 13,7 persen dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan.

"Angka 13,7 persen itu tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen. Sementara itu, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul," kata Muhadjir. (Penulis : Singgih Wiryono)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi"

Sumber: Kompas
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved