Kontroversi ACT, Potong Rp 71 M dari Sumbangan Tahun 2020 untuk Operasional, Gaji Petinggi Fantastis

Rata-rata sejak 2017 ACT memakai dana untuk operasional sekitar 13,7 persen dari seluruh dana yang terhimpun.

Tribunnews/Fauzi
Presiden ACT Ibnu Khajar dalam konferensi pers virtual peluncuran Food Careline Services, Senin (26/7/2021). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kabar petinggi lembaga donasi Aksi Cepat Tanggap (ACT), terutama jabatan presiden, mendapatkan gaji hingga Rp 250 juta perbulan diakui Presiden ACT Ibnu Khajar.

Namun, Ibnu Khajar mengatakan, gaji Rp 250 juta tersebut hanya diberikan di awal tahun lalu, namun tidak terus menerus atau permanen

Ibnu Khajar menyebut, gaji tersebut tidak dilanjutkan karena donasi yang masuk ke ACT jumlahnya menurun.

Baca juga: ACT Potong 13,7 Persen Donasi yang Masuk, Lebih Tinggi dari Aturan

"Jadi kalau pertanyaan apa sempat berlaku (gaji Rp 250 juta), kami sempat memberlakukan di Januari 2021 tapi tidak berlaku permanen," jelas Ibnu Khajar.

Saat donasi tidak sebanyak sebelumnya, gaji pimpinan dan karyawan ACT dipotong jumlahnya.

Ia menjelaskan penurunan donasi terjadi pada September 2021.

Dari mana uang Rp 250 juta untuk gaji presiden ACT?

Ibnu mengatakan, rata-rata sejak 2017 ACT memakai dana untuk operasional sekitar 13,7 persen dari seluruh dana yang terhimpun.

"Dana yang kami himpun dan operasional lembaga, kami ingin sampaikan di 2020 dana kami Rp519,35 miliar. 2005-2020 ada di web ACT, kami sampaikan untuk operasional gaji pegawai dari 2017-2021 rata-rata yang kami ambil 13,7 persen," kata Ibnu.

Sementara berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 ACT, dana Rp519,35 miliar itu didapat dari 348.000 donatur yang paling besar diperoleh dari publik mencapai 60,1 % .

Kemudian korporat 16,7 % dan lain-lain untuk disalurkan dalam 1.267.925 transaksi.

Bila dihitung dana 13,7 % dengan nominal anggaran di 2020, maka ACT memakai dana operasional kurang lebih Rp71,10 miliar.

Ibnu berkilah anggaran sebesar itu adalah hal yang wajar dan masih sesuai aturan secara syariat Islam.

"Dalam lembaga zakat, secara syariat dibolehkan 1/8 atau 12,5 persen ini patokan kami secara umum. Tidak ada secara khusus (aturan negara) untuk operasional lembaga," ujarnya.

Baca juga: Kisah Mahfud MD Ditodong ACT untuk Jadi Endorser, Dicegat usai Beri Khutbah

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved