Banyak Spanduk Bodong Bermunculan di Sumedang, Satpol PP Turunkan Puluhan Spanduk

Spanduk tak berizin itu bermunculan bak jamur. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang segera mengambil langkah tegas.

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Seli Andina Miranti
Istimewa/ Satpol PP Sumedang
Petugas Satol PP Sumedang tengah menertibkan spanduk tak berizin yang terpampang di sejumlah lokasi di pusat kota Sumedang, Senin (4/2/2022). 

Laporan Kontributor TribunJabar.id, Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Spanduk, reklame, dan sejumlah media lainnya untuk pemberitahuan atau iklan di pusat kota Sumedang banyak yang bodong.

Spanduk tak berizin itu bermunculan bak jamur. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang segera mengambil langkah tegas.

"Kami pasti turunkan spanduk-spanduk tak berizin itu. Kemarin saja sudah kami turunkan 33 lembar spanduk," kata Kabid PPUD, Yan Mahal Rizzal di Sumedang, Selasa (5//7/2022).

Baca juga: Sepanjang Juni 2022, 16 Reklame Ditertibkan Satpol PP Kota Bandung, Ini Jalan yang Siap Dibereskan

Yan mengatakan bahwa jenis reklame harus berizin, sesuai dengan Perbup Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Reklame dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

"Bahwa penyelenggara reklame harus memperoleh rekomendasi dan pengesahan dari pejabat yang berwenang," kata Rizal.

Siapa yang dimaksud penyelenggara reklame? Dialah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

"Tidak bisa seenaknya memasang di sembarang tempat, apalagi reklamenya tidak dirawat dan malah membuat suasana kota menjadi kurang sedap dipandang," katanya.

Alasan kedua berlandaskan hukum. Yakni, Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

"Dalam pasal 4 ayat (1) huruf k, tidak boleh mempergunakan fasilitas umum untuk kegiatan yang tidak diperuntukan sebagaimana mestinya," katanya.

Baca juga: Berdiri di Zona Merah, Reklame di Jalan Wastukencana Dirobohkan Satpol PP, Masih Delapan Titik Lagi

Karena itu, bagi penyelenggara reklame komersil harus mengajukan izin kepada Bupati melalui Dinas yang berwenang, sedangkan untuk reklame non-komersil harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati melalui Kasatpol PP untuk pemasangan dan penetapan lokasinya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved