Komisi I DPRD Kota Cirebon Minta Dishub Masifkan Sosialisasi Tanpa Karcis Parkir Gratis

Komisi I DPRD Kota Cirebon meminta kepada Dishub Kota Cirebon menggencarkan sosialisasi slogan "Tanpa Karcis, Parkir Gratis."

Tribun Jabar/Ahmad Imam Baehaqi
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Cirebon, Tunggal Dewananto, saat rapat kerja bersama Dishub Kota Cirebon di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Senin (4/7/2022). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON- Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan ( Dishub ) Kota Cirebon, Senin (4/7/2022).

Rapat yang membahas tentang persoalan retribusi parkir itu berlangsung di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon.

Dalam rapat tersebut, Komisi I DPRD Kota Cirebon meminta kepada Dishub Kota Cirebon menggencarkan sosialisasi slogan "Tanpa Karcis, Parkir Gratis."

Hal tersebut sebagai upaya untuk menertibkan penarikan retribusi parkir sesuai Perda Nomor 3/2021 tentang Retribusi Jasa Umum.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Cirebon, Tunggal Dewananto, juga mendesak Dishub Kota Cirebon lebih serius mengawasi proses penarikan retribusi parkir dari masyarakat oleh juru parkir.

Baca juga: Cegah PMK Semakin Menyebar, DKPPP Kota Cirebon Bentuk Tim Khusus di Tiap Kecamatan

"Salah satunya melalui sosialisasi slogan tanpa karcis parkir gratis secara masif kepada masyarakat," ujar Tunggal Dewananto saat ditemui seusai rapat.

Ia meyakini upaya semacam itu efektif untuk menyadarkan masyarakat bahwa karcis merupakan alat bukti bayar parkir yang sah.

Selain itu, menurut dia, upaya tersebut sebagai tindakan preventif atas penyalahgunaan karcis parkir oleh oknum juru parkir.

"Dari hasil rapat, Dishub meminta waktu hingga 10 Juli 2022 untuk menyiapkan alat peraga sosialisasi tanpa karcis parkir gratis, dan 11 Juli 2022 mulai sosialisasi," kata Tunggal Dewananto.

Sementara Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, R Endah Arisyanasakanti, menyarankan Dishub Kota Cirebon memberi alat perferator sebagai tanda lubang untuk mencegah penyalahgunaan karcis oleh juru parkir.

Pemasangan alat tersebut bertujuan agar petugas mengetahui kode karcis berlubang yang sah digunakan dan mengidentifikasi karcis yang sudah diberi tanda maupun karcis yang digunakan tanpa seizin Dishub Kota Cirebon.

Baca juga: Pemkot Bandung Targetkan Pendapatan Parkir Rp 25 Miliar, Ini yang Dilakukan Dishub Lewat UPT Parkir

"Jadi, ketahuan kalau ada karcis yang disalahgunakan, karena tidak ada tanda lubang menggunakan alat perferator," ujar R Endah Arisyanasakanti.

Kepala UPTD Parkir Dishub Kota Cirebon, Iman Nurhakim, mengakui selama ini pengawasan dan sosialisasi pelaksanaan parkir di sejumlah ruas jalan di Kota Cirebon masih lemah.

Hal itu karena minimnya pengawas di lokasi dan kemampuan SDM juru parkir yang lemah sehingga pendapatan dari retribusi parkir di Kota Cirebon masih belum maksimal menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Dishub memastikan pelaksanaan retribusi parkir sedang dalam pembenahan dimulai dari sosialisasi kepada pengguna jasa parkir di empat titik ruas jalan.

Di antaranya, Jalan Pasuketan, Jalan Kanoman, Jalan Winaon dan Jalan Pecinan, untuk mengingatkan kepada warga bahwa di zona-zona tertentu tarif parkir sudah disesuaikan perda baru.

"Perda yang baru mengatur zonasi parkir, misalnya, di ruas jalan pertokoan, bagi sepeda motor Rp 2 ribu dan mobil Rp 4 ribu. Kami akan mulai sosialisasi tanpa karcis parkir gratis pada 11 Juli 2022," kata Iman Nurhakim.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved