Kejari Bandung Lelang Mobil Mewah Hasil Kredit Fiktif Andy Winarto ke Bank BUMD Jabar

Barang rampasan negara hasil lelang senilai Rp 959 juta lebih, diserahkanke BJB Syariah, dari Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung dan Kejari Bandung

Tribun Jabar/ Nazmi Abdurraman
Barang rampasan negara hasil lelang senilai Rp 959 juta lebih, diserahkanke BJB Syariah, dari Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung dan Kejari Bandung, Senin (4/7/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Barang rampasan negara hasil lelang senilai Rp 959 juta lebih, diserahkanke BJB Syariah, dari Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung dan Kejari Bandung, Senin (4/7/2022).

Dana itu merupakan hasil lelang ketiga, barang sitaan kasus korupsi dengan terpidana Andi Winarto. Adapun lelang itu berupa satu unit kendaraan roda empat, Merk Bentley, Tipe Continent.

Lelang aset hasil korupsi Andi Winarto ini, merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1399 K/Pid.Sus/2020, tanggal 5 Agustus 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca juga: Pemkab Bandung Bantah Pemenang Lelang Rehab Kantor Bupati Beralamat Fiktif

"Salah satu amar putusannya, memerintahkan bahwa barang bukti, dirampas untuk negara Cg. BJB Syariah dan dihitung sebagai pengurangan pidana membayar uang pengganti," ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandung, Rachmad Vidianto.

Sebelumnya, pada lelang pertama dan kedua tedapat sejumlah aset tanah dan semuanya berada di Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut. Pada lelang pertama, total Rp 2,5 miliar lebih dan Rp 1,9 miliar dari lelang kedua, semuanya diserahkan ke BJB Syariah.

"Masih ada aset yang belum kami lelang," katanya.

Dia mengatakan hasil lelang tersebut untuk menutupi uang pengganti atas perbuatan yang dilakukan Andy Winarto. Dalam putusan persidangan, Andy Winarto diwajibkan membayar uang pengganti mencapai Rp 542.796.432.595 (Rp 500 miliar lebih).

Adapun kasus yang menjerat Andy berupa pencairan kredit fiktif ke BJB Syariah untuk perusahaan PT Hastuka Sarana Karya dan CV Manunggal Abadi sebesar Rp 548 miliar.

Dana yang dikucurkan kepada dua perusahaan itu diketahui untuk biaya pembangunan Garut Super Block di Garut, kala itu Andy bertindak sebagai debitur PT Hastuka Sarana Karya.

Baca juga: ASN Pemkab Bekasi Tipu Warga Subang, Janjikan Proyek yang Ternyata Fiktif, Terlibat Kasus TPPU

Kasus ini sudah disidangkan di PN Bandung. Andy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.

PN Bandung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan.

Sumber: Tribun Jabar
  • Tribun Shopping

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR
    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved