Organda Jabar Anggap Kebijakan Beli Pertalite Pakai MyPertamina Tidak Rasional, Ini Alasannya

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat meminta pemerintah rasional dalam membuat kebijakan. 

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Giri
Tribun Jabar/Andri M Dani
Suasana antrean mobil saat beli Pertalite di SPBU Jl MR Iwa Kusuma Sumantri, Ciamis, Kamis (30/6/2022) sore. Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat meminta pemerintah rasional dalam membuat kebijakan berkenaan beli Pertalite dan Solar memakai MyPertamina. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat meminta pemerintah rasional dalam membuat kebijakan. 

Ketua DPD Organda Jabar, Dida Suprinda, mengatakan, kebijakan pemerintah yang mengharuskan membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina, tidak rasional apabila diterapkan juga untuk angkutan umum. 

"Karena apa? Karena angkutan umum itu menyangkut hajat hidup orang banyak masyarakat menengah ke bawah," ujar Dida saat dihubungi, Sabtu (2/7/2022).

Dia mengaku lebih setuju jika aturan pembelian BBM subsidi hanya diberlakukan untuk kendaraan pribadi saja.

"Kalau itu diberlakukan untuk angkutan pribadi, saya setuju. Karena yang menggunakan Pertalite itu kebanyakan 80 persen adalah angkutan pribadi," katanya.

Selain itu, kata dia, sosialisasi aturan pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina juga belum menyentuh semua lapisan masyarakat. 

Baca juga: Pujian Pelatih Persib Bandung Robert Alberts kepada Penyerang Muda Ini, Memiliki Potensi

Aturan anyar mengubah sistem pembelian BBM bersubsidi harus benar-benar dikaji secara benar.

Dida curiga, aturan ini ujungnya akan seperti peralihan dari premium ke Pertalite. 

Baca juga: Syaratnya Punya Modal Sosial, PSI Bandung Seleksi Bakal Calon Legislatif, dari Berbagai Latar

"Arahnya ke mana pemerintah itu? Apakah ini Pertalite mau diganti dengan RON 92 atau Pertamax? Sama halnya dulu Premium yang diganti Pertalite," katanya. 

Dalam penerapan kebijakan seperti ini, kata dia, pemerintah selalu berdalih bahwa beban subsidi semakin tinggi dan terlalu berat. 

"Katanya Pertalte terjamin, tetapi pada kenyataannya kita dibohongi lagi, kan begitu," ucapnya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved