Formasi CPNS 2022, Pemerintah Buka Lowongan untuk 1.86.126 CPNS dan PPPK, Prioritaskan 2 Ini

TRIBUNJABAR.ID - Pemerintah akan kembali membuka perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022.

Namun, ada perbedaan pada penerimaan CPNS 2022 bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Ad Interim Mahfud MD.

Pada tahun ini, pemerintah akan memberikan prioritas untuk penerimaan PPPK guru dan tenaga kesehatan.

Hal tersebut disampakan Mahfud MD saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Untuk PPPK, Pemerintah akan membuka sebanyak 1.035.811 formasi.

Formasi tersebut dibagi menjadi 758.018 formasi untuk PPPK Guru di Pemerintah Daerah, dan 184.239 formasi untuk PPPK fungsional non guru.

Sedangkan untuk lowongan CPNS 2022 dibuka sebanyak 8.941 yang rencananya bakal dibuka untuk sekolah kedinasan.

Berikut rincian formasi untuk rencana pengadaan CPNS dan PPPK 2022:

Baca juga: Wali Kota Bandung Sampaikan Selain Berintegritas, CPNS Harus Kuasai dan Kendalikan Teknologi

PPPK Pusat

- Guru: 45.000 orang

- Dosen (Kemdikbud/Kemenag): 20.000 orang

- Dokter/tenaga kesehatan (Kemenkes): 3.000 orang

- Jabatan teknis lainnya: 25.554 orang

PPPK Daerah

- Guru: 758.018 orang

- Fungsional selain guru: 184.239 orang

CPNS

- Sekolah Kedinasan: 8.941 orang

Papua dan Papua Barat Formasi 2021 (CPNS dan PPPK): 41.376 orang

Tenaga Honorer Bakal Dihapus

Pemerintah akan menghapus tenaga honorer mulai November 2023.

Hal itu mengacu pada surat edaran diterbitkan MenPanRB, Tjahjo Kumolo.

Baca juga: Berapa Sih Gaji PNS, Kok Ratusan CPNS Mengundurkan Diri? Ini Daftar Gaji Pokok PNS Gol I sampai IV

Setelah menghapus tenaga honorer, pemerintah akan menggunakan pekerja alih daya atau outsourcing.

Seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan bisa direkrut melalui outsourcing pihak ketiga.

"Status outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan," ujar Tjahjo dalam Surat Edaran yang diterbitkan 31 Mei lalu, dikutip Kamis (2/6/2022).

PPK juga harus menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.

Sementara untuk tenaga honorer yang belum memasuki usia pensiun, bisa diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK selama memenuhi syarat.

Sementara bagi tenaga honorer atau pegawai no-ASN yang tidak memenuhi syarat, diperlukan langkah penyelesaian sesuai ketentuan.

Ia menegaskan, ada sanksi yang menunggu bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tetap mengangkat pegawai non-ASN.

"Akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun pengawas eksternal pemerintah," kata Tjahjo.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Pemerintah Bakal Terima 1.086.126 CPNS dan PPPK Tahun Ini, Prioritas Guru dan Tenaga Kesehatan