Andririni Yaktiningsasi Terpidana Korupsi Perum Jasa Tirta II Dieksekusi KPK ke Lapas Tangerang

Andririni Yaktiningsasi mendapat vonis empat tahun kurungan penjara serta diwajibkan membayar denda Rp 400 juta dan uang pengganti sebesar Rp 2,6 M

Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
ILUSTRASI - Andririni Yaktiningsasi terpidana kasus pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II, tahun 2017 dieksekusi Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Lapas Tangerang. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Andririni Yaktiningsasi, terpidana kasus pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II, tahun 2017 dieksekusi Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Lapas Tangerang.

Andririni Yaktiningsasi mendapat vonis dari Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, empat tahun kurungan penjara serta diwajibkan membayar denda Rp 400 juta dan uang pengganti sebesar Rp 2,6 miliar.

"Jaksa eksekutor telah selesai melaksanakan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bandung yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Terpidana Andririni Yaktiningsasi," ujar pelaksana tugas (Plt) Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (30/6/2022).

Baca juga: Polisi Akan Panggil Empat Kepala Desa di Garut, Diperiksa Atas Dugaan Kasus Korupsi Dana Desa

Dikatakan Ali Fikri, eksekusi dilakukan jaksa eksekutor pada Rabu 29 Juni 2022 kemarin. Eksekusi ini dilakukan atas putusan hakim pengadilan Tipikor Bandung.

"Terpidana tersebut akan menjalani masa pemidanaan badan selama 4 tahun dikurangi selama masa penahanan yang sudah dijalani," katanya.

Perkara yang menjerat Andririni berawal pada 2016, saat Djoko Saputro menjabat Dirut Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, meminta dilakukan relokasi anggaran.

Djoko meminta mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan SDM dan strategi korporat yang awalnya Rp 2,8 miliar menjadi Rp 9,55 miliar.

Djoko menunjuk Andririni sebagai pelaksana dari kedua proyek itu. Andririni menggunakan bendera perusahaan PT BMEC (Bandung Management Economic Center) dan PT 2001 Pangripta.

Pada akhirnya, realisasi untuk kedua proyek itu adalah Rp 5.564.413.800. Berbagai penyimpangan diduga dilakukan Djoko dan Andririni seperti nama-nama ahli dalam kontrak yang diduga hanya dipinjam dan dimasukkan sebagai formalitas, pelaksanaan lelang yang rekayasa, dan membuat penanggalan mundur dokumen administrasi atau backdate.

Baca juga: Satu Lagi Mantan Bupati Tersandung Kasus Korupsi, Rugikan Negara Rp 1,1 M, Sudah Dipanggil Mangkir

Djoko Saputro didakwa melakukan korupsi hingga Rp 4,9 miliar lebih dan telah divonis selama 5 tahun penjara. Duit korupsi itu dibagikan ke beberapa anak buahnya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved