Pilpres 2024

Partai Demokrat Tak Setuju Duet Anies-Ganjar di Pilpres 2024, Dinilai Tak Selesaikan Masalah

Partai Demokrat tak setuju dengan usulan duet pemersatu antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

Editor: Ravianto
kolase/dok Tribunnews.com
Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Partai Demokrat tak setuju dengan usulan duet pemersatu antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2024 atau Pilpres 2024. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Partai Demokrat tak setuju dengan usulan duet pemersatu antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2024 atau Pilpres 2024.

Sebelumnya, usulan duet Anies-Ganjar itu dilontarkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, justru wacana memasangkan Anies dan Ganjar akan melanggengkan politik identitas.

Sebab, baik Anies maupun Ganjar selama ini dinilai mewakili dua kutun politik yang berbeda.

"Mengambil jalan pintas dengan mewujudkan duet Anies-Ganjar sebagai representasi dua kutub politik yang diperhadap-hadapkan selama ini sebagai pengejawantahan politik identitas, sama saja dengan melanggengkan politik identas itu sendiri. Jadi tidak menyelesaikan persoalan," kata Kamhar saat dihubungi Tribun, Senin (27/6/2022).

Partai Demokrat, kata Kamhar, memiliki pandangan berbeda dalam merespons wacana duet pemersatu bangsa.

Kamhar menyebut, peningkatan derajat dan kualitas demokrasi yang semestinya diwujudkan agar polarisasi yang bersumber dari eksploitasi terhadap politik identitas secara berlebihan bisa teratasi. 

Lantas, Kamhar menyinggung ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebagai sumber masalah dari eksploitasi politik identitas.

Baca juga: Nasib Ganjar Pranowo Setelah Tak Lagi Gubernur Diungkap Ono Surono PDIP Jabar, Ganjar akan Tunduk

"Jika ingin menyelesaikan eksploitasi politik identitas secara berlebihan ini dan sekaligus meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi, maka ini yang mesti ditinjau ulang agar rakyat mendapatkan sebanyak mungkin pilihan putra dan putri terbaik bangsa yang berkontestasi pada puncak kepemimpinan nasional," pungkas Kamhar.(Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved