Wabah PMK di Jabar, Herry Dermawan; Momen untuk Memisahkan Dinas Peternakan Dari DKPP

TRIBUNJABAR.ID,CIAMIS – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jabar, Ir H Herry Dermawan mensinyalir Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar cukup keteteran dalam tata kelola penanganan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kini menyerang ternak sapi di berbagai daerah di Jawa Barat.

Tidak hanya karena tidak adanya anggaran untuk penanggulangan PMK, terlebih karena terbatasnya SDM.

“Jawa Barat itu luas, potensi peternakannya juga besar. Tetapi pengelolaan peternakan di Jabar hanya ditangani lembaga setingkat bidang. Yang tentu SDM-nya terbatas, anggarannya juga terbatas ,” ujar Ir H Herry Dermawan, anggota Komisi II DPRD Jabar kepada Tribun Sabtu (25/6).  

Bidang yang dimaksud menurut Herry adalah Bidang Peternakan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar.

Di Jawa Barat, Bidang Peternakan digabung dengan Bidang Ketahanan Pangan  yang berada di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP).

“Jadi di Jabar, masalah peternakan hanya ditangani setingkat Kepala Bidang,” katanya.

Padahal bidang peternakan dan bidang ketahanan pangan tersebut adalah dua bidang yang berbeda dan sangat berbanding terbalik.

“Ketahanan Pangan itu bersifat koordinatif,” ujar Herry.

Sedangkan bidang peternakan menyangkut produksi dan sektoral. Dan ketika terjadi masalah tentang produksi peternakan.

Muncul persoalan baru, karena terbatasnya SDM yang ada di Bidang Peternakan DKPP tersebut.

“Seperti sekarang terjadi wabah PMK. Tentu kewenangan seorang kepala bidang tentu terbatas bila dibanding kewenangan kepala dinas,” katanya.

Ditengah momen kejadian wabah PMK saat ini, Herry menyarankan adanya revisi SOTK (OPD).

Adanya pemisahan Bidang Peternakan di DKPP Jabar, kembali jadi Dinas Peternakan.  

Bagaimanapun juga potensi peternakan di Jabar begitu besar. Herry mencontohkan, Jabar merupakan penyumbang terbesar produksi unggas nasional. “Jabar merupakan pemasok 45 %   produksi perunggasan nasional.

"Itu baru perunggasan, belum lagi potensi peternakan lainnya. Ironiskan, di Jabar tidak ada Dinas Peternakan. Yang ada adalah Bidang Peternakan bagian dari DKPP,” ujar Herry.

Di dunia peternakan dikenal adanya kesehatan masyarakat dan veteriner (Kesmavet) maupu Kesehatan Hewan (keswan).

Kesmavet berkaitan dengan penanganan penyakit-penyakit pada binatang yang bisa menular  pada manusia (zoonosis).

Sebagai contoh, dulu di Purwakarta pernah muncul kasus antraks yang sangat berbahaya, sangat menular serta mematikan.

Kini muncul PMK, meski tidak menular pada manusia.

Tetapi manusia bisa menularkan PMK dari sapi sakit ke sapi sehat.

Mugkin karena tidak sengaja.

Untuk menangani kasus PMK yang sudah ada laporan resmi dari 20  kabupaten/kota di Jabar, DKPP Jabar tidak punya anggaran untuk penanganan PMK karena memang tidak dianggarkan.

“SDMnya juga sangat terbatas. Termasuk SDM untuk pendistribusian obat serta vitamin bagi sapi yang sakit. Berikut tenaga untuk menyuntikan obat serta vitamin tersebut,” katanya.

Keberadaan pos pemeriksaan lalu lintas ternak merupakan  pintu utama dalam antisipasi masuknya wabah PMK ke Jabar.

Tetapi Jabar sendiri hanya punya 3 pos pmeriksaan lalu lintas ternak (cek point). Yakni di Losari  (Cirebon), Gunung Putri (Bogor) dan Randegan (Banjar).

Sementara jalur akses masuk Jabar banyak baik dari arah Jakarta, Banten maupun Jateng.

Sementara ke-3 pos pemerikaan lalu lintas ternak yang ada tersebut kini setingkat Pos Pelayanan Pemeriksaan , padahal sebelum setingkat UPTD.

Dengan sendirinya ketersediaan anggarannya terbatas, kewenangan terbatas dan SDM serta sarananya juga terbatas.

“Mungkin sekarang saatnya Bidang Peternakan di DKPP Jabar kembali menjadi Dinas Peternakan,” harap Herry Dermawan yang juga Ketua Gabungang Organisasi Peternak Ayam Nasional (GO-PAN) tersebut