Wabah PMK di Jabar, Herry Dermawan; Momen untuk Memisahkan Dinas Peternakan Dari DKPP
Herry Dermawan mengatakan dengan adanya wabah PMK di Jabar bisa dijadikan momen tepat untuk memisahkan Dinas Peternakan dari DKPP
Penulis: Andri M Dani | Editor: Siti Fatimah
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID,CIAMIS – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jabar, Ir H Herry Dermawan mensinyalir Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar cukup keteteran dalam tata kelola penanganan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kini menyerang ternak sapi di berbagai daerah di Jawa Barat.
Tidak hanya karena tidak adanya anggaran untuk penanggulangan PMK, terlebih karena terbatasnya SDM.
“Jawa Barat itu luas, potensi peternakannya juga besar. Tetapi pengelolaan peternakan di Jabar hanya ditangani lembaga setingkat bidang. Yang tentu SDM-nya terbatas, anggarannya juga terbatas ,” ujar Ir H Herry Dermawan, anggota Komisi II DPRD Jabar kepada Tribun Sabtu (25/6).
Bidang yang dimaksud menurut Herry adalah Bidang Peternakan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar.
Di Jawa Barat, Bidang Peternakan digabung dengan Bidang Ketahanan Pangan yang berada di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP).
“Jadi di Jabar, masalah peternakan hanya ditangani setingkat Kepala Bidang,” katanya.
Padahal bidang peternakan dan bidang ketahanan pangan tersebut adalah dua bidang yang berbeda dan sangat berbanding terbalik.
“Ketahanan Pangan itu bersifat koordinatif,” ujar Herry.
Sedangkan bidang peternakan menyangkut produksi dan sektoral. Dan ketika terjadi masalah tentang produksi peternakan.
Muncul persoalan baru, karena terbatasnya SDM yang ada di Bidang Peternakan DKPP tersebut.
“Seperti sekarang terjadi wabah PMK. Tentu kewenangan seorang kepala bidang tentu terbatas bila dibanding kewenangan kepala dinas,” katanya.
Ditengah momen kejadian wabah PMK saat ini, Herry menyarankan adanya revisi SOTK (OPD).
Adanya pemisahan Bidang Peternakan di DKPP Jabar, kembali jadi Dinas Peternakan.
Bagaimanapun juga potensi peternakan di Jabar begitu besar. Herry mencontohkan, Jabar merupakan penyumbang terbesar produksi unggas nasional. “Jabar merupakan pemasok 45 % produksi perunggasan nasional.
"Itu baru perunggasan, belum lagi potensi peternakan lainnya. Ironiskan, di Jabar tidak ada Dinas Peternakan. Yang ada adalah Bidang Peternakan bagian dari DKPP,” ujar Herry.
