Kasus Dugaan Pungli di SMKN 5 Bandung, FAGI Jabar Enggan Bespekulasi, Tunggu Hal Ini Dulu

FAGI enggan berspekulasi dugaan pungutan liar yang terjadi pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMKN 5 Bandung.

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Giri
Tribunjabar/Daniel Andreand Damanik
Ketua FAGI Jabar, Iwan Hermawan. Mengenai dugaan pungli di SMKN 5 Bandung, FAGI Jabar menunggu gelar perkara dari Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat, Iwan Hermawan, enggan berspekulasi tentang dugaan pungutan liar yang terjadi pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMKN 5 Bandung.

Menurutnya, benar atau tidak dugaan pungli tersebut baru akan diketahui setelah Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) melakukan gelar perkara.

"Kalau saya menunggu hasil gelar perkara, diharapkan hasilnya tidak ada masalah. Artinya bebas dari persoalan," ujar Iwan saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (24/6/2022).

Jika ditemukan adanya pelanggaran Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 29 Tahun 2021 tentang PPDB, maka perlu diberikan sanksi.

"Harapan kami bentuk sanksinya pembinaan disiplin dari atasan. Serahkan kepada dinas pendidikan untuk dibina sebagai PNS," katanya.

"Kalau hasil gelar perkara terbukti tidak bersalah ya selesai. Persoalan benar atau tidaknya tetap harus menunggu hasil gelar perkara," ucapnya.

Baca juga: Datang Pakai Kaus Bola dan Bersarung, Wagub Uu Ditolak Beri Ceramah, Begini Penjelasan Ketua DKM

Pengakuan sekolah

Pihak SMKN 5 Bandung mengakui telah didatangi Satgas Saber Pungli Jabar pada Rabu 21 Juni 2022. 

Wakasek Hubungan Industri (Hubin) SMKN 5 Bandung, Eka Rachman, mengatakan, kedatangan Tim Saber Pungli Jabar untuk melakukan pemeriksaan terkait dugaan pungutan liar

"Saya ingin mengklarifikasi berita yang tersebar di media saat ini. Pertama tidak ada OTT (operasi tangkap tangan)," ujar Eka kepada Tribun Jabar, di SMKN 5 Bandung, Jalan Bojong Koneng, Jumat.

Saat ini, kata dia, kepala sekolah dan empat panitia PPDB masih tetap bertugas melakukan pelayanan. 

"Kepala sekolah masih bertugas dan insyaallah proses PPDB tetap berjalan. Kemudian semoga proses ini tuntas dan tidak pihak yang dirugikan," katanya. 

Terkait pembiayaan melalui komite sekolah, pihaknya mengakui setiap tahun memang ada dan itu sudah sesuai aturan. 

Baca juga: Golkar Dorong Kader Murni Partai Kuasai Pilkada Serentak 2024, Hindari Kubu-kubuan 

"Komite sekolah membantu pembiayaan yang bisa dibantu dengan uang tersebut dan tentunya tidak melanggar hukum-hukum yang berlaku. UU Nomor 75 tahun 2016 yaitu tentang Komite Sekolah yang akan kami rapatkan lebih dulu. Tapi itu akan kami laksanakan setelah beres PPDB," ucapnya. 

Uang pembiayaan yang diberikan secara suka rela dari para orang tua melalui komite sekolah, kata dia, biasanya digunakan untuk keperluan praktik. 

"Pokoknya asal tidak melanggar aturan bantuan operasional sekolah (BOS) yang sudah berlaku dan intinya digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas belajar," katanya. 

"Dan itu disepakati oleh semua orang tua melalui komite sekolah. Ini (dugaan pungli) miskomunikasi. Uang titipan pembiayaan itu bukan sekolah yang minta biaya ke orang tua siswa, tapi dari orang tua ke orang tua yang diwakili komite sekolah," ucapnya. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved