Dedi Mulyadi Minta Kementan Bikin Skenario Atasi PMK, Duit Bisa Dicari, Nyawa Sapi Tak Bisa Diganti

TRIBUNJABAR.ID - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Pertanian (Kementan) segera membuat skenario penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), termasuk dari segi pembiayaan

“Ini harus dilakukan dengan cepat karena kita berpacu dengan waktu apalagi kalau ngomong Iduladha yang tinggal hitungan hari. Karena ini adalah penyelamatan ekonomi rakyat yang sangat luar biasa,” ujar Kang Dedi Mulyadi saat memimpin rapat dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung DPR RI, Senin (13/6).

Menurut Dedi langkah cepat untuk penanganan PMK adalah dengan realokasi anggaran. Salah satunya dengan segera menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta anggaran untuk penuntasan PMK.

“Penanganan PMK ini kuncinya di PMK, peraturan menteri keuangan. Sebab sampai sekarang belum ada PMK baru. Jadi segera bertemu Menteri Keuangan agar PMK untuk penanganan PMK,” katanya.

Baca juga: Sidak Dapur Warga di Bekasi, Dedi Mulyadi Temukan Nenek Makan Nasi Lauknya Lontong, Dibawakan Ikan

Dari sisi kebijakan Dedi menilai pemerintah bisa segera mencari atau mengalihkan anggaran tidak hanya dari Kementerian Pertanian untuk mengatasi wabah PMK yang terus merebak di Indonesia.

“ini keadaan darurat yang harus segera ditangani sungguh-sungguh. Jadi saya meminta untuk segera dicari solusi,” kata Dedi.

“Kalau urusan rakyat apalagi untuk urusan masa depan jangan pernah ragu untuk mengeluarkan duit, karena ini menyangkut kehidupan. Karena kalau ini tidak beres maka sekian tahun ke depan kita akan mengalami problem yang tidak pernah berakhir. Duit bisa dicari, tapi nyawa sapi tidak bisa diganti,” kata Dedi.

Komisi IV DPR RI, kata Dedi, sudah sepakat agar ada pergeseran anggaran di Kementerian Pertanian. Terpenting pergeseran tersebut tidak menyalahi sistem pengelolaan keuangan.

“Dalam setiap rapat kita harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat,” kata Kang Dedi Mulyadi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tantang KLHK Umumkan Perusahaan Swasta dan Negara yang Merusak Alam