Puan Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Masyarakat Sebelum Naikkan Harga BBM, Gas dan Listrik

Meski demikian, Trubus tidak setuju apabila pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat akibat dari kebijakan naiknya harga BBM.

“Tapi jangan BLT itu. BLT sudah tidak cocok lagi karena masyarakat sudah dapat bermobilitas di tengah melandainya pandemi. Jadi kebijakan yang lebih tepat adalah menstimulus masyarakat untuk memeroleh keringanan, misalnya untuk pupuk, kebutuhan pertanian,” tegasnya.

Ia menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan mengevaluasi pengeluaran negara yang berjumlah besar, seperti untuk belanja pegawai dan pembangunan.

Hal itu dikarenakan, pembiayaan infrastruktur bisa dilakukan melalui skema yang melibatkan pihak ketiga, sehingga tidak membebani keuangan negara.

“Pemerintah harus melakukan efisiensi. Misalnya untuk aparatur sipil negara (ASN) yang anggarannya besar. Hal-hal yang terkait dengan pembangunan harus dievaluasi terlebih dahulu,” ungkapnya.

Ia juga memberikan saran, pemerintah harus menstabilkan terlebih dahulu harga kebutuhan pokok, dibandingkan langsung menaikkan harga BBM.

“Kalau menurut saya stabilkan dahulu harga kebutuhan pokok. Jadi masyarakat ada kesiapan secara mental dalam menghadapi dinamika situasi yang bergejolak itu,” katanya.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman mengharapkan, pemerintah dapat menahan rencana kenaikan gas elpiji tiga kilogram (kg).

“Rumah tangga menengah ke bawah menggunakan gas epliji tiga kg dan sangat sensitif dengan perubahan harga. Kalau menengah ke bawah tertekan karena elpiji tiga kilogram dicabut, hal itu akan menggerogoti konsumsi dan daya beli masyarakat,” jelas Rizal.

Kemudian, untuk rencana kenaikan harga BBM, Rizal juga mengatakan, pemerintah perlu mengkaji dengan benar, mengetahui untung dan rugi, serta memanfaatkan peluang yang ada.

Ia menambahkan, selama ini, pemerintah mendapat keuntungan dari ekspor minyak mentah dan mengimpor balik ke dalam negeri. Namun, keuntungan tersebut apakah cukup untuk membiayai subsidi BBM.

Hal itu dikarenakan, dalam merencanakan kenaikan harga, pemerintah harus memperhatikan dengan baik dampak yang akan terjadi kepada masyarakat.

“Kita tidak mengorbankan konsumsi rumah tangga yang jelas memengaruhi transmisi dan mekanisme ekonomi dalam negeri. Pemerintah perlu menjaga pergerakan harga dalam negeri, agar ekonomi yang tengah tumbuh ini dapat bergerak maju,” katanya.