Breaking News:

UU TPKS Resmi Diundangkan, Puan Maharani Ungkap Harapannya

Puan Maharani mengaku bersyukur karena UU TPKS telah resmi diundangkan melalui lembaran negara.

Penulis: DNA | Editor: APS
Dok. Humas DPR RI
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani. 

TRIBUNJABAR.ID - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengaku bersyukur karena Undang-undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) secara resmi diundangkan melalui lembaran negara setelah disahkan dalam rapat paripurna, Selasa (12/4/2022).

Ia pun meminta agar pemerintah segera menerbitkan peraturan-peraturan turunan dari UU TPKS.

“Kami kini bisa semakin lega karena UU TPKS sudah resmi diundangkan dan siap untuk diimplementasikan. Kami berharap dengan hadirnya UU TPKS, seluruh masyarakat khususnya kaum perempuan, dapat terlindungi dari ancaman kekerasan seksual,” kata Puan dalam siaran pers resminya, Kamis (12/5/2022).

Untuk diketahui, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS resmi diundangkan pada Senin (9/5/2022) melalui Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120.

Sebagai langkah lebih lanjut, Puan kembali mengingatkan pemerintah untuk cepat menyusun dan segera menerbitkan berbagai peraturan turunan dari UU TPKS.

“Tidak perlu menunggu sampai batas waktu dua tahun. Semakin cepat peraturan turunan diterbitkan, semakin baik. Karena penanganan kasus kekerasan seksual akan lebih optimal,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan mengatakan, implementasi UU TPKS tak hanya sekadar memberi jaminan terhadap penanganan kasus kekerasan seksual.

Implementasi UU TPKS, kata dia, juga akan berfungsi dalam hal pencegahan hingga perlindungan dan pemulihan untuk korban.

“Lewat UU TPKS dan aturan turunannya, negara dapat menjamin rasa aman rakyat dan perlindungan dari ancaman kekerasan seksual. Payung hukum ini juga akan memberi keadilan bagi seluruh korban,” sebut Puan.

Nantinya, lanjut dia, akan ada lima peraturan pemerintah (PP) dan lima peraturan presiden (perpres) yang akan mendukung pelaksanaan UU TPKS.

Puan pun menggarisbawahi aturan terkait tim terpadu dan penyelenggaraan pelayanan terpadu dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

“Aturan yang semakin rigid atau kaku akan memperbaiki pola penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual yang selama ini sering kali buntu akibat belum adanya aturan khusus,” ungkapnya.

“Kami berharap dengan adanya layanan terpadu yang terintegrasi antara para pemangku kepentingan terkait, korban kekerasan seksual dapat lebih mudah mendapat perlindungan dan pertolongan,” tambah Puan.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu pun meminta agar pemerintah gencar melakukan sosialisasi mengenai UU TPKS beserta aturan turunannya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved