ASN di Bandung Tetap Masuk Hari Ini, Bolos Apel Pagi Siap-siap Kena Sanksi

ASN di Bandung Barat dan Kota Bandung harus tetap masuk bekerja hari ini atau ada sanksi yang akan diberikan.

Editor: taufik ismail
TRIBUNCIREBON.COM/AHMAD IMAM BAEHAQI
Ilustrasi PNS mengikuti apel. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo terkait penerapan pola work from home (WFH) atau bekerja dari rumah pasca-libur Lebaran, tampaknya tak akan seluruhnya diterapkan di kota dan kabupaten di Jawa Barat.

Di Kabupaten Bandung Barat (KBB), pemerintah daerah bahkan sudah mengeluarkan edaran agar para aparatur sipil negara (ASN) mengikuti apel pagi, Senin (9/5/2022) ini.

Sanksi tegas menanti jika coba-coba membandel.

Kasubid Penilaian dan Evaluasi Kinerja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bandung Barat, Yunita Nur Fadilla, mengatakan paara ASN yang membandel akan dikenai sanksi pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

"Besar pemotongannya sebanyak dua persen," ujarnya kepada Tribun Jabar saat dihubungi, Minggu (8/5/2022) malam.

BKPSDM Bandung Barat, kata Yunita, bakal langsung melakukan pendataan dengan melihat absensi bagi setiap ASN setelah melaksanakan apel pagi.

"Besok dihitung berapa ASN yang masuk karena sebanyak 75 persen ASN tetap harus ikut apel dan masuk kerja. Hanya 25 persen yang WFH," kata Yunita.

Yunita mengatakan, 25 persen ASN yang diizinkan WFH setelah libur Lebaran hanyalah ASN yang sebelumnya telah meminta izin untuk mudik Lebaran keluar kota.

"Kalau 75 persen ASN lainya tidak ikut apel, sanksinya sudah disiapkan," ujar Yunita.

Tidak berlakunya WFH pada semua ASN usai libur Lebaran juga berlaku di Kota Bandung.

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, bahkan menegaskan sejak momen mudik Lebaran para ASN tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tergabung dalam tim kesiapsiagaan Idulfitri dan Satgas Covid.

"Kepada para ASN yang tidak terlibat dalam kegiatan kesiapsiagaan atau pelayanan publik silakan menikmati libur panjang. Tapi, kalau yang terlibat dalam kesiapsiagaan, semisal Damkar, Satpol PP, Dishub, dan tenaga kesehatan, silakan atur-atur liburnya," ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung, Adi Djunjunan Mustafa, mengatakan soal WFH bagi ASN di Kota Bandung mereka tetap mengacu pada peraturan wali kota (perwal).

"Sesuai aturan perwal, rata-rata 50 persen untuk WFH. Tetapi, untuk kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) proporsi disesuaikan agar pelayanan publik berjalan lancar, lalu untuk tenaga kesehatan pada RSUD Ujungberung, RSUD Bandung Kiwari, RSKGM, dan puskesmas, itu 100 persen bekerja dengan protokol kesehatan," katanya saat dihubungi, Minggu kemarin.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved