Pak Uu

Wagub Jabar Sebut Perusahaan yang Telat Bayar THR akan Didenda, Karyawan Bisa Lapor Ke Pak Uu

Wagub Jabar menegaskan kepada perusahaan yang telat bayar THR akan didenda dan karyawan yang mengalami hal tersebut bisa lapor ke Pak Uu

Penulis: Sidqi Al Ghifari | Editor: Siti Fatimah
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum saat kunjungannya ke PT Changsin Reksa Jaya di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Kamis (21/4/2022). 

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Pemprov Jawa Barat ingatkan agar semua perusahaan membayarkan tunjangan hari raya (THR) sesuai aturan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum. Ia menyebutkan perusahaan tidak boleh melakukan pembayaran THR dengan cara dicicil.

"Jangan ada yang dicicil, kan dulu mah boleh dicicil, sekarang mah tidak bisa," ujarnya saat mengunjungi PT Changsin Reksa Jaya di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Kamis (21/4/2022).

Baca juga: Siap-siap Cek Rekening, Bupati Sumedang Sudah Teken Perbup Pencairan THR dan Gaji Ke-13 ASN

Ia mendorong agar perusahaan segera membayar THR sesuai aturan paling telat H-7 lebaran.

Jika perusahaan telat melakukan pembayaran THR kepada karyawannya makan ia menegaskan akan ada konsekuensi.

"Ada konsekuensi lima persen dari total THR yang harus dibayarkan," ucapnya.

Uu mengatakan Pemprov Jabar akan membuka posko pengaduan untuk para karyawan yang menjadi korban perusahaan nakal dalam pembayaran THR.

Ia juga meminta masyarakat jangan takut untuk melakukan laporan langsung.

Baca juga: Besok THR PNS Kuningan Cair, Kades Protes Tidak Kebagian THR, Minta Dana Desa Halal untuk THR

"Kalo perlu ngadu ke saya langsung, bisa lewat telepon maupun media sosial, saya akan tindaklanjuti," ucapnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jabar, Rahmat Taufik Garsadi, menjelaskan pihaknya saat ini terus melakukan sosialisasi ke setiap perusahaan agar membayarkan THR tepat waktu.

Pihaknya juga akan menerjunkan pengawas tenaga kerja ke lapangan yang apabila pengawas tersebut ketahuan tidak membayarkan THR sesuai waktu yang ditentukan maka akan ada sanksi.

"Sanksi denda lima persen, denta itu digunakan untuk kesejahteraan di lingkungan itu. Namun perusahaan tetap wajin bayar THR itu meski sudah denda," ujarnya.

Baca juga: Viral Surat Permohonan Bantuan THR bagi Kader PP di Cengkareng, Polisi: Selagi Tidak Ada Pemaksaan

Ia menyebutkan apabila perusahaan tersebut masih tidak membayarkan THR meskipun sudah diberikan pinalty, maka pihaknya tidak akan segan untuk memberikan sanksi lain.

Sanksi tersebut berupa pengurangan produksi, penghentian produksi hingga pencabutan izin.

Pihaknya juga baru memonitor, saat ini ada 520 perusahaan di Jawa Barat yang semuanya menganggarkan untuk THR dan hanya ada satu perusahaan yang tidak menganggarkan THR.

"Itu karena perusahaan tersebut merugi. Namun sampai saat ini tidak ada pemecatan di sana. Kami juga kan sangat mengindari adanya pemecatan," ujarnya.

Satu perusahaan tersebut menurutnya saat ini masih dilakukan pemantauan dan pembinaan, hingga nantinya setelah memasuki H-7 lebaran akan diperiksa kembali.

"Kami akan periksa, apakah karena tidak sanggup atau ada alasan lainnya," kata Rahmat.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved