Aktivis Perempuan Dorong Ketua DPR RI Puan Maharani Segera Tuntaskan Legislasi Berperspektif Gender

Usai pengesahan UU TPKS, aktivis perempuan berharap Ketua DPR RI Puan Maharani segera mendorong pengesahan UU bersperspektif gender lainnya.

Editor: Adi Sasono
Dok DPR RI
Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin sidang di DPR RI. Puan Maharani diharapkan segera menuntaskan proses legislasi RUU berperspektif gender lain setelah UU TPKS disahkan. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  ( UU TPKS ) oleh DPR RI memunculkan harapan sekaligus tuntutan agar rencana undang-undang (RUU) berperspektif gender lainnya segera disahkan juga.

Harapan pengesahan kedua RUU itu adalah RUU Perlindungan Pembantu Rumah Tangga dan RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender menjadi UU itu pun ditimpakan ke pundak Ketua DPR RI Puan Maharani.

Hal ini disampaikan Aisah Putri Budiarti, peneliti Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) dalam diskusi di Pusat Kajian Strategis Hang Lekir, Selasa (19/4/2022).

“Saya harap dengan konteks UU TPKS keluar kemudian DPR dipimpin perempuan dan Kementerian KPPA aktif dan bersinergi dengan elemen masyarakat sipil ini momentum untuk juga menyegerakan kebijakan baru yang berperspektif gender,” kata Aisah Putri Budiatri, dari Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) saat diskusi di Pusat Kajian Strategis Hang Lekir (19/4).

UU TPKS ini sendiri merupakan kerja kolektif antara Pemerintah, DPR dan Kelompok masyarakat sipil. Keterlibatan aktivis dan lembaga pemerhati perempuan punya peran besar dalam menyusun Undang Undang ini.

“Ini momentum baik bahwa DPR, pemerintah bisa sinergis dengan masyarakat sipil untuk hal yang baik, untuk publik,” sebut Aisah.

Menurut Aisah, saat ini adalah era kebangkitan perempuan. Aisah telah melakukan penelitian tentang kiprah aktivis perempuan pada Pemilu 2004.

Dia bercerita, periode 2004-2009 menghasilkan banyak aktivis perempuan yang kemudian menggandeng kelompok masyarakat sipil melalui political will mereka. Meski dalam badan legislatif porsi anggota perempuan relatif kecil, namun mereka mengumpulkan kekuatan yang lain.

“Pada saat itu jumlahnya kecil, tetapi saat itu aktivis perempuan menggandeng masyarakat sipil, kelompok perempuan. Gagasan gimana isu yang penting dan apa yang harus dilakukan. Jadi mereka benar benar punya niat politik, political will,” tandas Aisah.

Mendobrak Tabu

Saat ini, sambutan publik atas pengesahan UU TPKS sangat meriah. Karena itu, pemerintah maupun legislatif dituntut bisa menjaga jangan sampai kehilangan momen. Saatnya bekerja cepat mengeluarkan kebijakan yang strategis.

RUU TPKS sendiri mandek selama hampir tujuh tahun di DPR. Pada kepemimpinan Puan sebagai Ketua DPR, baru disahkan menjadi Undang Undang.

“Ada perempuan duduk sebagai pembuat kebijakan, dia mengawinkan isu kebebasan dan perempuan, isu perempuan dan keadilan, membuat itu dibicarakan di ruang publik. Menunjukkan bahwa perempuan punya bargaining power,” sambung Maria Hamid, co-founder Pusat Kajian Strategis Hang Lekir.

Maria juga menegaskan bahwa hadirnya UU TPKS ini telah mendobrak tabu di masyarakat untuk bicara tentang ‘masalah dalam rumah tangga’.

Selama ini, kerap kali kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual disimpan rapat-rapat, karena dianggap aib, dan bisa diselesaikan sendiri.

“Membuka sekat tabu untuk dibicarakan secara terbuka dan konsensual. UU ini membuat ranah privat menjadi publik, ini hal baik. Karena kalaupun norma sosial berubah, sudah ada legislasinya. “ pungkas Maria.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved