Kapan Jadwal Cuti Lebaran untuk ASN Jawa Barat? Ini Penjelasannya, Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas

Pengaturan cutinya akan mempertimbangkan sejumlah hal supaya tidak mengganggu jalannya pelayanan masyarakat.

Ilustrasi PNS 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah telah memberikan izin bagi masyarakat tidak terkecuali aparatur sipil negara (ASN) untuk dapat melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman saat Lebaran. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun masih menyusun peraturan turunan dari surat edaran tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Yerry Yanuar, mengatakan pengaturan cuti ASN di Pemprov Jawa Barat tetap mengacu kepada SE Menpan Nomor 13 Tahun 2022.

"Bahwa PPK atau pejabat yang diberikan delegasi kewenangan dapat memberikan cuti tahunan kepada pegawai ASN pada saat sebelum dan setelah periode hari libur nasional dan cuti bersama Idulfitri," katanya melalui ponsel, Kamis (14/4).

Baca juga: Bupati Sumedang Minta ASN Tak Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik: Perhatikan Mana yang Pantas

Ia mengatakan pengaturan cutinya akan mempertimbangkan sejumlah hal supaya tidak mengganggu jalannya pelayanan masyarakat.

"Dengan tetap mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai di tiap-tiap perangkat daerah," katanya.

Ia mengatakan draft peraturan tersebut pun masih diproses pihaknya, termasuk berbagai hal detai mengenai mudik bagi ASN ini.

Seperti diketahui, pemerintah telah memberikan izin bagi masyarakat tidak terkecuali ASN untuk dapat melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman saat lebaran. Namun demikian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melarang ASN yang hendak melaksanakan mudik lebaran tahun ini menggunakan mobil dinas.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 13/2022 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah.

Dalam edaran yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada 13 April ini, disebutkan para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi pemerintah agar memastikan seluruh pejabat serta pegawai, tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lainnya di luar kepentingan dinas.

Selain itu dalam SE juga tertulis para PPK dapat memberikan cuti tahunan kepada ASN di instansinya pada saat sebelum dan sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah. Namun demikian cuti tahunan diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas serta jumlah pegawai di masing-masing instansi.

Baca juga: Sedang Bersama Selingkuhan, Oknum ASN Digerebek Istri Sah, Ternyata Sudah Lama Hidup Bersama

Pemberian cuti tahunan dilakukan secara akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17/2020, dan Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Selain itu bagi para ASN yang akan melaksanakan mudik maupun bepergian ke luar negeri untuk memperhatikan status risiko persebaran Covid-19 di wilayah tujuan. Kemudian juga memperhatikan peraturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

“Pegawai ASN agar selalu memperhatikan dan mematuhi kriteria persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19, serta Kementerian Perhubungan, serta protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Serta penggunaan platform PeduliLindungi,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan agar PPK dapat menetapkan pengaturan teknis serta langkah-langkah yang diperlukan bagi instansi masing-masing, dan memberikan hukuman disiplin kepada ASN yang melanggar.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved