Ade Armando Dipukuli Massa di Senayan, Ini Komentar Ridwan Kamil

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyayangkan aksi kekerasan terhadap Ade Armando yang mewarnai unjuk rasa di Jakarta, Senin (11/4/2022).

Ia mengatakan seharusnya semua orang menahan diri di Bulan Suci Ramadan.

"Apapun ekspresi argumentasinya, jangan pernah membawa kekerasan dalam kegiatannya, termasuk kekerasan terhadap Ade Armando yang tidak semestinya terjadi, jika semua bisa menahan diri. Apalagi ini adalah bulan suci Ramadhan yang harus kita hormati," katanya melalui akun Instagramnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum ormas Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS) Ade Armando diduga mengalami kekerasan di tengah demonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022).

Di sisi lain, Ridwan Kamil pun mengapresiasi para mahasiswa yang berunjuk rasa dengan kondusif di Jabar, terutama di Kota Bandung.

"Terima kasih untuk para mahasiswa yang unjuk rasa dengan tertib dan kondusif, khususnya di Bandung. Hatur Nuhun," katanya.

Ia pun menjelaskan dengan panjang mengenai demokrasi. Ia mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh kuasa rakyat.

Rakyat menitipkan aspirasi dan keinginannya melalui sistem perwakilan baik perwakilan eksekutif maupun legislatif. 

"Jika satu-satu warga harus ditanya untuk setiap keputusan publik itu namanya populisme referendum. Pertama dipraktekkan di Athena, Yunani Kuno, demokrasi memberi ruang partisipasi publik dalam setiap dimensi kehidupan," katanya.

Ia mengatakan memilih demokrasi, suka tidak suka adalah buah kesepakatan bangsa. Tujuan kesepakatan ini adalah agar rakyat Indonesia bisa mendapatkan kesejahteraan secepat-cepatnya melalui pilihan sistem politik ini.

"Amerika Serikat dan Indonesia memilih demokrasi. Tiongkok tidak memilih demokrasi. Saudi Arabia tidak memilih demokrasi. Itu semua karena kesepakatan historis mereka masing-masing," katanya.

Ia menuturkan demokrasi kesepakatan ini banyak variasinya di Indonesia. Hanya di Aceh disepakati ada partai lokal. Hanya di Yogyakarta disepakati Gubernur adalah Sultan HB untuk selamanya.

Di DKI Jakarta disepakati walikotanya ditunjuk gubernur bukan dipilih rakyat. Di Papua disepakati suara coblosan bisa dititipkan kepada kehendak kepala suku.

"Sehingga jika ada narasi atau wacana di negeri ini yang berbeda dengan kesepakatan, tentulah harus diekspresikan dan dimusyawarahkan secara baik-baik. Apapun wacananya. Termasuk wacana yang sempat menghangat sebelum demo hari ini, terkait perpanjangan jabatan presiden jadi 3 periode, yang tentunya berbeda dgn kesepakatan hanya 2 periode seperti tertulis di UUD 45," katanya.

Ia pun meminta yang setuju dengan ide ini silakan bergumenkan dengan baik. Yang tidak setuju juga diminta berargumen dengan baik. Setelah dimusyawarahkan dan bermufakat, berubah tidaknya, itulah kesepakatan yang harus dihormati.

Baca juga: Polisi Tangkap Beberapa Pengeroyok Ade Armando, Pelaku Lain Diminta Serahkan Diri atau Ditangkap