Tekan Jumlah Pelanggaran, Bila Ada Anggota Polisi Bermasalah, Atasan Dua Tingkat Akan Ikut Ditindak

Bentuk pelanggaran anggota Polda Jawa Barat antara lain penyalahgunaan narkoba, melakukan tindak pidana, tidak profesional, disersi dan lainnya

ILUSTRASI POLISI - 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kini ada aturan baru bagi oknum polisi yang melakukan pelanggaran.

Divisi Propam Polri pun melakukan inspeksi mendadak (sidak).

Sidak ini dilakukan karena tingginya pelanggaran anggota Polda Jawa Barat periode 2020-2022.

Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo di Polda Jawa Barat pada Jumat, 8 April 2022.

Baca juga: Oknum Polisi di Sumedang Pukul Wartawan, Kapolda Jabar Minta Maaf, Janji Tindak Tegas Pelaku

Bentuk pelanggaran KEPP (kode etik profesi Polri) anggota Polda Jawa Barat antara lain penyalahgunaan narkoba, melakukan tindak pidana, tidak profesional, disersi dan pelanggaran lainnya.

Untuk itu, Sambo memerintahkan agar pelanggaran anggota di jajaran Polda Jawa Barat dihilangkan.

"Tahun 2022, dengan hadirnya Divisi Propam Polri di Polda Jabar untuk tidak ada pelanggaran (zero pelanggaran),” kata Sambo kepada wartawan pada Sabtu (9/4/2022).

Selanjutnya, Sambo mengingatkan seluruh jajaran Polda Jawa Barat melakukan perubahan kedisiplinan mulai dari hal yang kecil.

Caranya, kata dia, Kapolres jajaran harus turun langsung melihat komplain dan menyelesaikannya secara cepat.

“Temuan langsung di Polres jajaran, jika rekan KaPolres tidak bisa melakukan hal kecil, maka rekan tidak akan bisa melakukan hal besar,” jelas dia.

"Akan tetapi, dua tingkat di atas anggota yang melanggar atau atasan akan diminta pertanggungjawaban,” ucapnya.

Hal itu, kata dia, sesuai Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat (Waskat) yang sudah diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam Pasal 7 Ayat (1) Perkap 2/2022, diatur bahwa atasan menemukan kesalahan atau pelanggaran, wajib ditindaklanjuti yaitu pembinaan dan penyelesaian disiplin atau kode etik sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Pasal 7 Ayat (2) berbunyi dugaan tindak pidana serahkan kepada fungsi Reskrim.

Baca juga: PN Medan Vonis Bebas Oknum Polisi yang Kuasai Uang Milik Bandar dan Curi Barang Bukti Narkoba

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved