Pemekaran Cianjur Selatan Kembali Menghangat, Ketua DPRD Cianjur Dorong Moratorium Dicabut

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Ferri Amiril

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Soal pemekaran Cianjur selatan, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Ganjar Ramadhan, meminta Dewan Provinsi untuk mendorong DPR RI bersama pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk segera mencabut moratorium.

Pasalnya gong pemekaran akan terwujud jika moratorium pusat sudah dibuka.

Ganjar mengatakan, Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Cianjur selatan sudah lama digulirkan dan masyarakat sudah lama menunggu.

"Saya atasan nama DPRD Kabupaten Cianjur, tentunya sangat mengapresiasi atas kunjungan yang dilakukan oleh tim Pansus I DPRD Jabar ke Cianjur dalam rangka pembahasan usulan CDPOB Kabupaten Cianjur selatan," kata Ganjar, saat dihubungi melalui pesan whatsapp, Rabu (6/4/2022).

Ia  mengacungi jempol atas keseriusan dari tim Pansus I DPRD Jabar yang menangani usulan dari Pemkab Cianjur.

"Sebenarnya selama kurang lebih dua tahun setengah saya menjabat di DPRD Kabupaten Cianjur, saya juga ingin adanya dorongan dan dukungan penuh dari DPRD Provinsi, bersama Gubernur Jabar membawanya ke arah yang lebih serius lagi," katanya.

Ganjar pun tidak menampik, jika moratorium yang hingga saat ini oleh pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI belum juga dicabut karena punya alasan tertentu.

"Paling tidak ada jawaban pasti, kenapa moratorium ini belum dicabut sehingga menjadi pertanyaan besar bagi kalangan masyarakat dibawah khususnya yang memang ingin adanya pemekaran," katanya.

Menurutnya, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten diakuinya tidak bisa sepenuhnya memutuskan keinginan pemerintah di daerah untuk dilakukan pemekaran di wilayahnya.

"Perlu diketahui, bahwa yang bisa memutuskan itu adalah pemerintah pusat. Yang pasti kami dari pemerintah Kabupaten hanya bisa berharap bahwa keinginan atau usulan CDPOB Kabupaten Cianjur selatan ini bisa segera terwujud," katanya.

Ganjar mengatakan, bukti keseriusan Pemkab Cianjur yakni bupati sudah menganggarkan sebesar Rp 177 miliar yang nantinya pada saat terwujud maka Kabupaten induk akan mensupport suntikan dana untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Cianjur selatan secara berkala selama tiga tahun.

"Hal ini sudah dibuktikan keseriusan dari Pemkab Cianjur selain sudah menganggarkan diangka yang begitu fantastis juga komunikasi bersama Pemprov terus dilakukan," kata Ganjar.

Sementara itu Kepala Bidang Informasi Perkumpulan Masyarakat Pemekaran Kota Cipanas dan juga 5KC masyarakat bersatu Peno mengaku kesal karena selama ini yang diperjuangkan pun belum mendapatkan respons baik dari Bupati Cianjur.

"Sampai dengan saat ini kami hanya diminta menunggu dan menunggu, di satu sisi kegiatan tadi itu menyangkut tentang CPDOB saudara kami Cianjur selatan yang kegiatannya berada di Cianjur Utara yang sama sama ingin memekarkan diri, ya kami merasa ada apa dengan Pemkab Cianjur," kata Peno.