Kantor Wilayah DJP di Jabar Perkuat Peran dan Fungsi bersama Kejati dan Polda Jabar

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersinergi dengan Kejati dan Polda Jabar dalam penanganan tindak pidana perpajakan

Penulis: Kemal Setia Permana | Editor: Siti Fatimah
Staf Ahli Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Kementerian Keuangan, Iwan Juniardi (tengah, memegang mic) memberikan penjelasan dalam acara Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Bandung, Selasa (29/03/2022). 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG  - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di seluruh Jabar terus berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggandeng Polda Jabar dan Kejati Jabar.

Menurut Staf Ahli Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Kementerian Keuangan, Iwan Juniardi, tujuan digelarnya sinergitas ini adalah untuk menyamakan langkah bahwa pajak merupakan sumber penerimaan yang sangatstrategis untuk mendukung perekonomian Indonesia.

"Juga untuk menyamakan langkah bersama Polda Jabar dan Kejati Jabar dimana nanti akan ada action plans yang kita lakukan untuk bisa membuat suasana di Jabar lebih kondusif,  meningkatkan penerimaan pajak di Jabar, serta kepastian hukum dan rasa berkeadilan bagi masyarakat," kata Iwan dalam acara Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Bandung, Selasa (29/03/2022).

Melalui acara ini, pihaknya juga ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa DJP melakukan koordinasi dengan para penegak hukum bersama Polda dan Kejati dengan sangat baik sehingga diharapkan para wajib pajak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Iwan menyebutkan bahwa sejauh ini penerimaan pajak di Jabar relatif belum optimal meski potensinya cukup besar.

Realisasi penerimaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jabar I, II, dan III baru mencapai Rp79 triliun pada tahun lalu

"Dari DJP Jabar I, II, dan III itu realisasi penerimaan pajak mencapai Rp79 triliun. Tentunya kami ingin terus meningkatkan angka tersebut karena potensi di Jabar ini masih besar," kata Iwan. 

Menurutnya, langkah ini didukung dengan kondisi pandemi Covid-19 yang relatif melandai dan terkendali dan membuat berbagai sektor industri pengolahan dan manufaktur yang menjadi andalan penerimaan pajak dari Jabar saat ini mulai menggeliat. 

Sebelumnya, kata Iwan, kondisi pandemi memberikan dampak penurunan terhadap tax ratio.

Namun, pada 2021 angka rasio itu sudah mulai tumbuh. Jika pada 2020 lalu tax ratio hanya 8,8 persen, maka pada 2021 angkanya mulai meningkat menjadi 9,1 persen.

"Memang angka tax rasio Indonesia rendah, angkanya di bawah 10 persen, lebih rendah dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Tapi situasi ekonomi sekarang mulai pulih, sektor pengolahan dan industri manufaktur tumbuh 30 persen dan sektor komoditas pun sudah mulai naik,” tutur Iwan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejati Jabar Asep N Mulyana mengaperesiasi langkah DJP yang berupaya menciptakan sinergitas terkait penegakan hukum di bidang perpajakan itu.

Menurut Asep,  sebagai aparat penegak hukum, pihaknya akan mengoptimalkan faktor penerimaan pajak sebagai instrumen dinamika pembangunan.

"Kami akan membahas terkait orkestrasi penerimaan pajak untuk lebih berkontribusi tinggi. Selain itu, kami pun mendorong masyarakat untuk selalu taat pajak dan memenuhi kewajibannya. Kegiatan ini merupakan sinergi menuju harmoni," katanya.

Sementara Wakapolda Jabar, Brigjen Pol Bariza Sulfi, juga merespons positif inisiasi DJP Jabar terkait penegakan hukum di bidang perpajakan. 

"Hasil dari pertemuan ini akan memberikan sejumlah rekomendasi untuk koordinasi penegakan hukum di bidang perpajakan," ujar Bariza.

Terkait penanganan kasus tinak pidana perpajakan di Jabar, sejauh ini, Kanwil DJP Jabar I, II, dan III sudah menangani total 10 kasus hingga 2021. DJP Jabar I terdapat 5 kasus, DJP Jabar II 2 kasus, dan DJP Jabar III 3 kasus.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved