48 Siswa Jadi Korban Tindak Asusila, Dua Anak Alami Risiko Berat, Ini Langkah untuk Pemulihannya

Sebanyak 48 siswa menjadi korban tindak asusila RD atau RA di Tarakan, Kalimantan Utara.

Editor: Giri
shutterstock
Ilustrasi - Sebanyak 48 siswa menjadi korban tindak asusila RD atau RA di Tarakan, Kalimantan Utara. 

TRIBUNJABAR.ID, TARAKAN – Sebanyak 48 siswa menjadi korban tindak asusila RD atau RA di Tarakan, Kalimantan Utara.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Tarakan, Maryam, mengatakan, sejumlah langkah sudah dilakukan pihaknya.

Satu di antaranya terapi terhadap keluarga korban dalam satu rumah.

Keluarga diikutkan diterapi karena berdasarkan informasi disampaikan HIMPSI, tujuan utamanya agar anak tidak trauma dengan hal tersebut.

“Orangtua dalam hal ini jangan sampai bertanya. Mengulangi lagi, membahas lagi. Untuk penanganan kepada anak-anak juga sudah dilaksanakan dan saat ini masih terus berjalan,” ujarnya.

Terapinya dilakukan per kelompok berdasarkan keparahan traumatik yang cukup berat.

Tercatat saat ini jumlah anak yang ditangani pihaknya dari tersangka berinisial RD atau RA mencapai 48 anak yang menjadi korban.

“Risiko berat dua anak. Traumatiknya cukup tinggi dan terapinya tersendiri privat. Sisa 46 itu dibagi tiga kelompok dan diterapi teman-teman HIMPSI,” ucap dia.

“Cukup teman-teman psikologi yang menangani. Sekembali di rumah beraktivitas biasa, hal itu jangan disinggung. Termasuk adegan-adegan di televisi juga keluarga harus waspadai,” ujarnya.

Mengantisipasi hal ini jangan sampai terulang, lanjutnya, ada pertemuan belum lama ini rapat koordinasi lintas sektor dan SKPD.

Di situ dihadirkan Kemenag, Disdik dan kepala KUA melakukan diskusi karena memang dinilai semakin marak pesantren di Tarakan.

“Bagaimana antisipasi agar tidak terulang lagi, disampaikan Pak KH Zainuddin Dalila perlu kita tahu dan cari apa persoalan dan sebab utamanya tentunya kepada pelaku. Kok bisa terjadi ini,” ujarnya.

Jika melihat persoalan atau kasus ada, ada mekanisme di dalam pendirian pesantren yang tidak terpenuhi.

Misalnya untuk guru khususnya perlu ada asesmen sesuai kualifikasi.

Halaman
12
Sumber: Tribun kaltara
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved