Klaim Luhut soal Pemilu 2024 Layak Ditunda Berdasarkan Big Data Hanya Mengada-ada? Begini Kata IT
Gonjang-ganjing Pemilu 2024 ditunda atau jalan terus masih menjadi pusat atensi. Ada yang mendukung dan ada yang sebaliknya.
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Gonjang-ganjing Pemilu 2024 ditunda atau jalan terus masih menjadi pusat atensi. Ada yang mendukung dan ada yang sebaliknya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, bicara soal big data penundaan Pemilu 2024.
Sejumlah pihak menyangsikan klaim Luhut tersebut.
Bahkan, Luhut disebut hanya mencari alibi agar keinginan menunda Pemilu seolah mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Diketahui, Luhut sebelumnya mengakui punya big data yang menunjukkan sebanyak 110 juta warganet menginginkan penundaan Pemilu 2024, termasuk perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.
"Dari sisi big data sangat tidak mungkin alias impossible dapat menetapkan data 110 juta suara netizen yang mendukung wacana penundaan Pemilu dan tiga periode," kata ahli IT serta pengamat media sosial, Ismail Fahmi, Selasa (22/3/2022).
Dia mengatakan, para ahli IT atau media sosial, sangat susah untuk bisa mengumpulkan data dari Facebook dan Instagram.
"Apalagi masyarakat umum biasanya tidak tertarik bicara soal-soal elitis, misalnya tentang penundaan pemilu," ujar Fahmi.
Di media sosial Twitter saja, kata dia, tidak akan dijumpai satu juta suara netizen tentang topik-topik elitis seperti penundaan Pemilu 2024 tersebut.
"Pada isu RUU Sisdiknas saja yang sangat penting, netizen tidak ada yang membicarakan. Padahal isu itu sama pentingnya dengan isu perpanjangan jabatan presiden," tutur Fahmi.
Fahmi mengatakan di bidang big data, tidak bisa hanya asal bicara ada 110 juta pendukung wacana penundaan pemilu dan tiga periode presiden.
"Semuanya harus bisa dibuktikan," kata Ismail Fahmi.
Fahmi mencontohkan ketika Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut ada 100 jutaan suara netizen yang mendukung penundaan pemilu.
Untuk membuktikan ucapan Ketua Umun PKB itu, kata Fahmi, pihaknya telah melakukan analisis big data.
Hasilnya, ternyata ucapan Cak Imin itu tak sesuai fakta di lapangan.
