BRPSDI Tertibkan Tujuh Rumah Negara Masih Ditempati Pensiunan PNS, Seharusnya Dikosongkan Sejak 2021

Terdapat tujuh rumah negara golongan dua yang masih dihuni oleh pihak yang tidak berhak, seperti pensiunan PNS maupun turunan dari PNS.

Tribun Jabar/ Dwiky Maulana Vellayati
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia melalui Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) saat menertibkan dan mengosongkan aset rumah negara di Kelurahan Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta Kota, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (24/3/2022). 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Purwakarta, Dwiky Maulana Vellayati

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Aset rumah negara di Kelurahan Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta Kota, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, ditertibkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia melalui Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI), Kamis (24/3/2022).

Kepala BRPSDI Kementerian Kelautan dan Perikanan, Iswari Ratna Astuti mengatakan, dari 16 aset rumah negara yang berada dalam pengelolaan BRPSDI-KKP, terdapat tujuh rumah negara golongan dua yang masih dihuni oleh pihak yang tidak berhak, seperti pensiunan PNS maupun turunan dari PNS.

"Jadi kegiatan ini dalam rangka menindaklanjuti temuan dari Inspektorat KKP, dimana terdapat temuan pemanfaatan rumah negara yang belum sesuai ketentuan seperti harus dikembalikannya aset negara apabila sudah pensiun," ujar Iswari kepada wartawan, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Oman Pendiri Kelas Jauh di Hutan Karawang Tetap Mengajar, Pensiunan PNS yang Tak Dapat Uang Pensiun

Menurut Iswari, pihaknya sudah melakukan upaya persuasif kepada penghuni rumah aset negara sejak tahun 2021 lalu, serta meminta pengosongan rumah dengan batas waktu sampai bulan Desember 2021.

"Sebelumnya, upaya persuasif telah kami lalukan berulangkali sejak September 2021 lalu, dan penghuni rumah diberikan waktu untuk melakukan pengosongan sampai 15 Desember 2021 lalu," katanya.

Selain itu, pihaknya juga telah memberikan kelonggaran batas pengosongan hingga 17 Januari 2022 dan diperpanjang hingga 28 Januari 2022.

Usai berbagai upaya persuasif, pada akhirnya per 22 Maret 2022 sebanyak enam orang penghuni rumah mau mengosongkan rumah negara yang sebelumnya ditempati.

"Saat ini memang masih ada satu rumah aset negara golongan 2 yang masih dikuasai oleh satu orang pensiunan PNS sejak tahun 2018," kata dia.

"Jadi setelah pensiun dan SIP dicabut, sebagai warga negara yang taat aturan hukum, sudah seharusnya segera menyerahkan kembali rumah dinas kepada negara," ucapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved