Gus Ahad Ungkap Sejumlah Masalah di Karawang dan Purwakarta, dari Perumahan sampai Guru Ngaji

BANDUNG - Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, kembali menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (dapil) Jawa Barat X. Tujuannya untuk menjaring dan menampung aspirasi serta melaksanakan fungsi pengawasan sebagai anggota legislatif.

Kunjungan kerja yang lebih dikenal dengan masa seses ini sangat penting untuk menampung aspirasi masyarakat, yang nantinya menjadi bahan pokok pikiran untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2023.

Sekretaris MPW DPW PKS Jawa Barat yang akrab disapa Gus Ahad ini menyebut masa reses yang dilangsungkan di empat titik di Kabupaten Karawang dan empat titik di Kabupaten Purwakarta pada 7-16 Maret 2022, menghasilkan beberapa catatan penting.

Catatan pertama, adanya kekosongan aturan terkait serah terima perumahan dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, mengakibatkan masyarakat tidak bisa merasakan manfaat ABPD karena belum diserahterimakan oleh pengembang.

"Masyarakat yang terlanjur tinggal di sana jadi tidak bisa mendapat akses APBD, tidak boleh dibangun karena belum serah terima. Artinya, perlu ada upaya dari Pemkab Karawang dan juga DPRD untuk mencari solusi kekosongan aturan," ujar Gus Ahad, Selasa (22/3/2022).

Permasalahan berat lain di Kabupaten Karawang yang menjadi catatan kedua Gus Ahad ialah tingginya tingkat pengangguran.

Mereka mayoritas lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Masalah serupa terjadi juga di wilayah utara Kabupaten Purwakarta.

"Harus ada pembenahan, bukan sekadar menyuruh perusahaan menerima, karena masalahnya ada pada kualitas dan sikap dan perilaku siswa-siswa lulusan SMK," ujar Gus Ahad.

Untuk itu, Gus Ahad mengundang pihak-pihak terkait untuk mencari solusi masalah ini.

"Tempo hari, suatu reses, saya menfasilitasi pertemuan antara komunitas pendidik, KCD dan kadin untuk bersama-sama mencari solusi. Akhirnya, ada semacam kesepakatan, kadin akan memfasilitasi pemagangan guru-guru agar paham budaya industri," ujar Gus Ahad.

Diharapkan, lanjut Gus Ahad, pemagangan guru dapat meningkatkan relevansi kompetensi keahlian guru.

Sehingga, nantinya guru dapat melihat secara nyata, kompetensi lulusan seperti apa yang dibutuhkan oleh dunia industri, langsung dari pelaku industrinya.

Adapun permasalahan berat di Kabupaten Purwakarta, khususnya di kawasan Waduk Jati Luhur ialah kesulitan mendapatkan air bersih. 

"Ada dua titik yang saya kunjungi, di Maniis dan Sukasari, di sana mereka justru sulit mendapat air bersih," ujar Gus Ahad.

Ini menjadi ironis sekali, karena masyarakat yang tinggal di sisi waduk terbesar di Indonesia tenyata kekurangan air bersih. 

"Jadi, ternyata ini terkait struktur tanah, karena terletak di daerah kapur sehingga sulit mendapat air bersih," imbuh Gus Ahad.

Meski sudah ada solusinya, masalah ini perlu mendapatkan perhatian semua pihak.

Karena, Gus Ahad yakin Pemkab Karawang tidak memiliki cukup dana untuk menyelesaikannya. 

"Pemprov Jabar juga empot-empotan, harus bantuan dari pemerintah pusat," ungkap Gus Ahad.

Menurut Gus Ahad, perlu ada keberpihakan kepada masyarakat dari semua level agar masalah ini terselesaikan.

"Agar ada fasilitas untuk pemompaan air dari mulut danau ke atas, termasuk fasilitas yang ada, agar dikelola lebih bagus lagi," ujar Gus Ahad.

Terakhir, Gus Ahad menyebut pendidikan anak usia dini (PAUD) dan madrasah di Kabupaten Purwakarta masih kurang mendapat perhatian di sektor keagamaan sehingga kesulitan mencari siswa. 

"Karawang sudah punya Perda Wajib Ngaji, di Purwakarta belum," kata Gus Ahad. (*)