SOSOK Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Jokowi yang Disebut-sebut Punya Wewenang "Seluas Lautan"
Bukan tanpa alasan Luhut Binsar Pandjaitan disebut sebagai "menteri segala urusan" di kabinet Presiden Joko Widodo.
Setelah Jokowi terpilih sebagai presiden di periode pertamanya, Luhut Pandjaitan diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Ia dilantik pada Rabu (31/12/2014).
Dengan jabatan sebagai KSP, Luhut mendapat hak keuangan dan fasilitas lain setara dengan menteri.
Luhut disebut tak langsung mendapat jabatan menteri karena diminta untuk membantu penyesuaian Jokowi di awal menjadi presiden.
Setelah hampir satu tahun, Luhut lalu diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Posisinya sebagai KSP digantikan oleh Teten Masduki.
Saat ini, posisi KSP Jokowi diisi oleh mantan Panglima TNI, Moeldoko.
Menko Polhukam
Presiden Jokowi menempatkan Luhut sebagai Menko Polhukam pada Agustus 2015, menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.
Menurut Tedjo, seharusnya sudah lama Luhut memegang posisi Menko Polhukam.
"Saya tahu, Bapak Menko (Luhut) sudah lama seharusnya berada di sini. Cuma harus bantu Presiden di Kepala Staf, maka saya sementara yang jadi Menko. Dan, sekarang saya kembalikan," kata Tedjo saat serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (13/8/2015).
Luhut menjabat Menko Polhukam selama satu tahun. Ia lalu digantikan oleh Wiranto.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Setahun menjadi Menko Polhukam, Luhut lalu digeser ke pos Menko Kemaritiman pada Juli 2016.
Ia menggantikan Rizal Ramli yang terkena reshuffle Jokowi.
Rizal Ramli disebut-sebut dicopot karena bertentangan dengan pemerintahan Jokowi.
Namun pemerintah sempat menyatakan Rizal Ramli dicopot karena tidak perform menjalankan tugasnya.