Breaking News:

Petani Soroti Dugaan Adanya Mafia Tanah yang Beraksi di Lahan Pemkab Seluas 40 Hektare di Cianjur

Perkumpulan Penggarap Tanah Terlantar (P2T2) menyoroti dugaan adanya mafia tanah di lahan milik Pemkab Cianjur sekitar 40 hektare di Desa Sukaresmi

TRIBUNJABAR.ID/FERRI AMIRIL MUKMININ
ILUSTRASI Ruangan Kabag Hukum Pemkab Cianjur 

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Ferri Amiril

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Perkumpulan Penggarap Tanah Terlantar (P2T2) menyoroti dugaan adanya mafia tanah di lahan milik Pemkab Cianjur sekitar 40 hektare di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur.

Koordinator P2T2 Kabupaten Cianjur, D Soedrajat mengatakan, Bupati Cianjur H Herman Suherman saat ini sedang membenahi aset dan administrasi pemerintahan terkait telah terjadi dugaan penyimpangan kewenangan dan atau penggelapan aset negara berupa tanah sekitar 40 hektare tersebut.

“Sudah jelas tanah itu sesuai dengan keputusan Kementerian ATR/BPN merupakan aset Pemkab Cianjur, tetapi ada oknum pejabat Pemkab Cianjur dan Anggota Dewan yang diduga terlibat penggelapan lahan tersebut pada kurun waktu 2012 hingga 2015,” kata D Soedrajat, Jumat (18/3/2022).

Soedrajat mengatakan, saat ini sejumlah aset fasilitas sosial dam fasilitas telah beralih fungsi dan telah menjadi sertifikat dengan diam-diam menggunakan nama sejumlah penggarap.

Sekitar 10 tahun, para penggarap baru menyadari telah terjadi penyimpangan di atas tanah milik Pemkab Cianjur tersebut.

Karena itu, untuk tahap awal ini ada penggarap sudah berniat mengembalikan NIB dan sertifikat yang diterbitkan orang yang tidak bertanggung-jawab karena memuat namanya tanpa diketahui.

“Para penggarap akan mengembalikan kepada negara melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, karena tanah itu bukan milik mereka,” katanya.

Tidak hanya disitu, kata dia, BPK RI telah mendapat temuan terkait aset tersebut dan sudah merekomendasikan agar Pemkab Cianjur untuk segera dibuatkan sertifikat.

“Kami juga akan melaporkan kasus ini le aparat penegak hukum, baik Mabes Polri, Kejaksaan Agung hingga ke KPK,” katanya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved