Kisruh Keluhan Kepala Desa di Majalengka Soal Dana Bagi Hasil Berlanjut, DPRD Kumpulkan para Camat

Keluhan kepala desa di Kabupaten Majalengka terkait proses pencarian Dana Bagi Hasil (DBH) terus ditindaklanjuti lembaga legislatif.

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Seli Andina Miranti
Tribun Cirebon/ Eki Yulianto
Komisi I DPRD Majalengka menggelar rapat kerja bersama para Camat se-Kabupaten Majalengka menindaklanjuti keluhan dari kepala desa terkait proses pencarian Dana Bagi Hasil (DBH), Selasa (8/3/2022). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Keluhan kepala desa di Kabupaten Majalengka terkait proses pencarian Dana Bagi Hasil (DBH) terus ditindaklanjuti lembaga legislatif.

Setelah kemarin menampung seluruh aspirasi puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), kali ini DPRD Majalengka memanggil para camat se-Majalengka.

Sekertaris Komisi I DPRD Majalengka, Dasim Raden Pamungkas mengatakan, dalam pemanggilan para camat ini, pihaknya mengingatkan bahwa camat memiliki tugas pendelegasian dari bupati untuk melakukan evaluasi peraturan desa tentang APBD.

Baca juga: Kepala Desa di Majalengka Keluhkan Dana Bagi Hasil, DPRD Berikan Solusi Ini

Bahkan, Camat juga diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi dana ADD dan DBH.

Serta Camat harus memberikan rekomendasi terhadap pencairan dana ADD dan DBH.

"Oleh sebab itu, dalam rapat kerja ini, Komisi I memberikan masukan kepada Camat, agar dalam proses pencairan ADD dan DBH ini setelah diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi dari Camat, tidak harus melewati dinas desa," ujar Dasim kepada Tribun, Selasa (8/3/2022).

Sebab, menurutnya, hal itu membutuhkan waktu yang tak sedikit.

Sehingga, pencairan DBH bisa sesuai harapan para kepala desa.

"Karena itu akan membutuhkan waktu yang lama, jadi bisa tidak, kita pangkas. Dari kecamatan setelah diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi langsung dikirim ke BKAD."

"Sehingga memangkas waktu dan memangkas birokrasi. Kalau sekarang kan tidak, setelah diverifikasi oleh Camat, rekomendasi Camat, tetep harus ke dinas desa dulu. Jadi ada rangkaian birokrasi yang kita usulkan supaya langsung saja BKAD," ucapnya.

Baca juga: Dapat Suara Terbanyak, Prajurit Marinir TNI AL Jadi Kepala Desa di Cianjur

Pihaknya bersyukur, dalam usulan itu, para Camat menyetujui dan sepakat.

Sebab, hal itu sesuai dengan Permendagri nomor 40 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

"Memang camat memiliki kewenangan itu," jelas dia.

Halaman
12
Sumber: Tribun Cirebon
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved