NGACA di Kasus Nurhayati, Kepala Bareskrim Polri Sebut Kesalahan Akan Dikoreksi jika Viral

Berkaca pada kasus Nurhayati bendahara desa di Cirebon Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto minta warga tidak takut lapor jika temukan korupsi

Editor: Mega Nugraha
ISTIMEWA/ DOK. WASWIN JANATA
Kuasa hukum Nurhayati, Waswin Janata (kedua kanan), saat menerima SKP2 dari Kejari Kabupaten Cirebon di rumah Nurhayati di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Selasa (1/3/2022) malam. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Berkaca pada kasus Nurhayati bendahara desa di Cirebon, Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto minta warga tidak takut lapor jika temukan korupsi. 

Dia juga meminta untuk memviralkan temuan tindak pidana korupsi di sekitarnya. Menurut Agus, masyarakat berhak komplain dan memviralkan jika memang menemukan kasus dugaan korupsi.

Nantinya, penegak hukum yang akan menimbang laporan tersebut.

"Komplain kalau merasakan ketidakadilan, kalau benar nggak usah takut memviralkan karena seviral apapun kalau fakta hukumnya tidak ada unsur pasal yang dilanggar, tetap saja proses hukum tidak akan bisa dilakukan," ujar Agus saat dikonfirmasi, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Polri Sebut Penyidik Tak Salah Tetapkan Nurhayati di Cirebon Jadi Tersangka, Tapi . . .

Ia menyebut, Kapolri ataupun dirinya tidak tahu sampai detail kasus yang ditangani polres di seluruh Indonesia. Dengan diviralkan, itu jadi sarana kontrol pimpinan Polri. 

"Kesalahan akan dikoreksi bila ada yang viral. Tidak semua masalah bisa diketahui oleh tiap level kepemimpinan daerah dan pusat. Justru hal-hal yang viral akan menjadi salah satu sarana kontrol," pungkas Agus.

Tidak ada yang Salah Dalam Penetapan Nurhayati Sebagai Tersangka

Mabes Polri memastikan penyidik Polres Cirebon Kota tidak melakukan kesalahan dalam menetapkan Nurhayati, bendahara desa di Desa Citemu.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, penyidik dan jaksa telah menjalankan tugasnya sesuai aturan dalam sistem peradilan pidana.

"Jadi untuk kasus ini kita lihat bahwa criminal justice sistem yang sudah dilakukan oleh penyidik dan oleh Kejaksaan dari hukum acara pidananya tidak ada yang salah," ujar Dedi di Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: POLISI Sebut Nurhayati Bendahara Desa di Cirebon Itu Melanggar Hukum, Tapi Tidak Diiringi Niat Jahat

Namun, kembali lagi ke tujuan fundamental penegakan hukum. Yakni, penegakan hukum untuk memberikan keadilan dan kebermanfaatan.

"Karena tujuan hukum itu bukan hanya menyangkut masalah personal approach, tapi tujuan penegakan hukum adalah untuk yang pertama rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan ketiga kebahagiaan," jelas Dedi.

Karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan Kejagung untuk membatalkan status hukum Nurhayati sebagai tersangka. Meski begitu, berkas para terhadap si kades Supriyadi tetap berlanjut.

"Pak Kabareskrim sudah menyampaikan akan melakukan koreksi terhadap penetapan P21, opsi kedua berkas perkara akan dilimpahkan ke Kejaksaan dan nanti Kejaksaan sesuai UU Kejaksaan akan melakukan SKPP atau surat penghentian penuntutan," tukas dia.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved