Buruh Bandung Barat Geruduk Kementerian Ketenagakerjaan, Tolak Klaim Dana JHT di Usia 56 Tahun

Ratusan buruh dari Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersama buruh dari berbagai wilayah lainnya menggeruduk kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Hermawan Aksan
Dok Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Bandung Barat, Budiman
Buruh saat melakukan aksi di Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (2/3/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Ratusan buruh dari Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersama buruh dari berbagai wilayah lainnya menggeruduk kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, pada Rabu (2/3/2022).

Aksi tersebut bertujuan untuk menolak kebijakan pemerintah pusat terkait klaim dana jaminan hari tua (JHT) yang baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022.

Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Bandung Barat, Budiman, mengatakan, aksi tersebut merupakan pergerakan serikat buruh dari berbagai daerah Indonesia yang sudah sepakat untuk menolak permenaker tersebut.

"Kami melakukan aksi di Kementerian Ketenagakerjaan itu karena setelah kita analisis, permenaker itu sangat merugikan para buruh jika dibandingkan dengan permenaker yang sebelumnya," ujar Budiman saat dihubungi Tribun Jabar, Rabu (2/3/2022).

Jika merujuk pada permenaker sebelumnya, yakni Permenaker Nomor 19 tahun 2015, kata dia, klaim dana JHT baik pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun mengundurkan diri, pencairannya hanya cukup menunggu satu bulan.

"Tapi kalau di permenaker ini kan gak bisa karena harus menunggu usia 56 tahun."

"Itu sangat merugikan, apalagi saat kondisi seperti ini banyak yang di-PHK, jadi dana JHT untuk modal saja sudah gak bisa karena terganjal dengan permenaker itu," katanya.

Karena itu, kata Budiman, dalam aksi kali ini ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja meminta agar permenaker itu segera dicabut dan meminta kejelasan soal keputusan dari Menteri Ketenagakerjaan.

"Kami meminta pertanggungjawaban dari kementerian, kan dua minggu yang lalu kita juga melakukan aksi dan meminta menteri untuk mencabut aturan itu, tapi sampai saat ini belum ada perkembangan," ucap Budiman.

Budiman memastikan, sebelum permenaker tersebut dicabut semua serikat buruh di Indonesia akan terus melakukan pergerakan aksi, baik di wilayah maupun di tingkat nasional.

"Aksi kita ini merupakan yang kedua kalinya, jadi untuk sekarang, aksi ini tindak lanjut dari aksi yang pertama yang dilakukan di kementerian juga," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved