CATAT! Inilah 3 Ketua Umum Partai yang Usul Pemilu 2024 Ditunda, Dua Partai Ini Tegas Menolak
Usulan Pemilu 2024 ditunda bikin gaduh. Lagi-lagi pengusul ide itu berasal dari Kader PKB yang sebelumnya sempat bikin gaduh soal JHT dan suara azan.
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Usulan Pemilu 2024 ditunda bikin gaduh. Lagi-lagi pengusul ide itu berasal dari Kader PKB yang sebelumnya sempat bikin gaduh soal JHT dan suara azan.
Kali ini, kader PKB yang bikin gaduh soal Pemilu 2024 ditunda adalah Muhaimin Iskandar, akrab disapa Cak Imin, Ketua Umum PKB.
Cak Imin mengatakan, usulan Pemilu 2024 ditunda itu setelah dia menerima pelaku UMKM, pengusaha dan ekonom.
"Dari seluruh masukkan itu saya mengusulkan pemilu 2024 itu ditunda satu atau dua tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze (pembekuan ekonomi) untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi," ujar Cak Imin dalam leterangannya, Rabu 23 Februari 2022.
Buka sehari dua hari atau sebulan dua bulan usulan Pemilu 2024 itu diusulkan oleh Cak Imin.
"Ya setahunlah, maksimal dua tahun," kata dia.
Setali tiga uang, PAN juga jadi partau yang mengusulkan Pemilu 2024 ditunda. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengungkap alasan kenapa Pemilu 2024 harus ditunda.
Pertama, pandemi Covid-19 yang belum berkahir, memerlukan perhatian dan keseriusan untuk menanganinya. Kedua, terkait pertumbuhan ekonomi yang belum membaik.
"Perekonomian yang belum membaik, pertumbuhan kita rata-rata masih 3 persen sampai 3,5 persen, situasi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha-usaha yang belum kembali pulih secara utuh secara sempurna. Itu alasan kedua yang kita ikuti," kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Alasan ketiga, perkembangan global terkini, terutama konflik antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan harga minyak dunia meningkat.
Keempat, Pemilu 2024 membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.
Alasan kelima, keberlangsungan program-program untuk pembangunan terhambat karena adanya pandemi ini.
Alasan terakhir, merujuk pada survei terakhir Litbang Kompas, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo-mencapai angka tertinggi di angka 73,9 persen.
"Oleh karenanya berbagai pertimbangan itu dan masukan-masukan dari masyarakat, berbagai kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur," ucapnya.
Golkar juga menyiratkan dukungan agar Pemilu 2024 ditunda. Meski tidak tegas menyatakan agar Pemilu 2024 ditunda, namun pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyiratkan dukungannya atas ide itu.
"Aspirasinya tentu kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko menjawab urusan sawit,” kata Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2).
Sebagai ketua umum Partai Golkar, dia siap menerima aspirasi tersebut. Kata dia, tugas ketua umum partai adalah menyerap aspirasi rakyat, termasuk aspirasi agar masa jabatan Jokowi diperpanjang.
PDIP Menolak
PDI Perjuangan menegaskan penundaan Pemilu 2024 tidak memiliki landasan hukum kuat. Wacana penundaan Pemilu dinilai melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi.
“Sumpah Presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis (24/2/2022).
Hasto menyebut konstitusi mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
“Dengan demikian tidak ada sama sekali ruang penundaan Pemilu," ucapnya.
Hasto juga mengatakan, apa yang disampaikan PDI Perjuangan juga senafas dengan pernyataan Presiden Jokowi yang berulang kali menegaskan tentang penolakannya terhadap berbagai wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan ataupun menunda pemilu.
“Periodisasi Pemilu 5 tahunan membentuk kultur demokrasi. Kuktur berkorelasi dengan kualitas demokrasi. Dalam hal kultur periodisasi ini diganggu, maka hanya berdampak pada instabilitas politik. Jadi daripada berpikir menunda Pemilu, sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan Pemilu," jelas Hasto.
Demokrat Juga Menolak
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman tak setuju dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar yang mengusulkan Pemilu 2024 ditunda.
Ia mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk secara tegas mengeluarkan pernyataan menolak usulan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
"Presiden Jokowi sebaiknya menyatakan secara jelas dan terbuka sikapnya untuk menolak perpanjangan masa jabatan dengan alasan apapun. Jangan main ciluk ba. Bilang tidak mau namun diam-diam menyuruh parpol pendukungnya untuk dorong perpanjangan masa jabatan," kata Benny kepada Kompas TV, Rabu (23/2/2022).
Menurut Benny, usulan dari Muhaimin Iskandar itu jelas melanggar konstitusi yang berlaku di Indonesia.
"Pertama, usul itu jelas melanggar konstitusi. Politik harus dijalankan menurut konstitusi. Bukan menurut selera kekuasaan. Menurut konstitusi, Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali untuk Pileg dan Pilpres. Patuhlah kepada konstitusi," ujar Benny.
![[FULL] Kesaksian Warga Lubang Buaya saat G30S/PKI: Sumur Berisi Mayat 6 Jenderal Milik Seorang Guru](https://img.youtube.com/vi/FVVk2wuyxiU/mqdefault.jpg)
