Disanksi AS, Rusia Siapkan Serangan Balasan yang Lebih Menyakitkan

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNJABAR.ID, MOSKWA - Pengakuan Presiden Rusia Vladimir Putin atas kemerdekaan Republik Donbass yang meliputi Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk yang menduduki wilayah Ukraina di Donbass membuat AS memberikan sanksi.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan bahwa ia telah memberlakukan sanksi ekonomi tahap pertama terhadap Federasi Rusia.

Tidak hanya itu, Biden juga mengumumkan tahap pertama sanksi yang diberlakukan terhadap Rusia, yang menargetkan VEB Development Bank, Promsvyazbank Public Joint Stock Company (PSB), dan 42 anak perusahaan mereka, utang negara Rusia, serta menjatuhkan sanksi pada elite dan keluarga mereka.

Biden pun menegaskan bahwa AS telah bekerja sama dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz untuk memastikan bahwa pipa gas Nord Stream 2, yang akan membawa gas alam cair dari Rusia ke Jerman, tidak akan dibuka.

Sanksi tahap pertama dari AS yang akan disusul Uni Eropa ini membuat Rusia beraksi.

Sebagai gantinya, Rusia pun menyerang balik AS dengan respons yang sama kuatnya dan diklaim akan sangat menyakitkan bagi negara yang dipimpin Presiden Joe Biden itu.

"Tidak boleh ada keraguan, sanksi akan menghasilkan respons yang kuat, tidak harus simetris, namun harus diperhitungkan dengan baik dan menyakitkan bagi pihak Amerika," kata Kementerian Luar Negeri Rusia, dalam sebuah pernyataan.

Dikutip dari Laman Sputnik News, Kamis (24/2/2022), Rusia juga menekankan bahwa kebijakan sanksi Amerika kontraproduktif, namun juga menjadi refleksi bagi AS.

"Rusia telah membuktikan bahwa terlepas dari semua biaya, kami dapat meminimalkan kerusakan. Dan terlebih lagi, tekanan sanksi tidak dapat mempengaruhi tekad kami untuk membela kepentingan kami," tegas Kementerian Luar Negeri Rusia yang mencatat bahwa putaran sanksi anti-Rusia tidak akan mencapai tujuannya.

Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan atas sanksi yang dijatuhkan oleh AS pada Selasa lalu.

Sanksi yang menargetkan utang negara Rusia, serta beberapa bank dan individu Rusia itu diberlakukan secara resmi setelah negara itu mengakui kedaulatan dua republik Donbass, yakni DPR dan LPR, sebagai negara merdeka.

Putin telah menandatangani dekrit pada Senin lalu setelah para pemimpin kedua republik tersebut mengajukan banding ke Rusia, agar mendesak pasukan Ukraina menghentikan eskalasi di wilayah itu.

Keputusan itu diambil saat pasukan Ukraina diduga meningkatkan serangan mereka di republik Donbass pada pekan lalu, memaksa puluhan ribu warga sipil melarikan diri ke wilayah Rostov Rusia.

Beberapa aksi penembakan terhadap wilayah DPR dan LPR pun dikonfirmasi oleh misi pemantauan OSCE di Donbass.

Namun AS mengklaim serangan itu 'palsu' dan merupakan bagian dari provokasi yang direncanakan oleh Rusia untuk membenarkan 'intervensinya di Ukraina'.

Ini adalah esuatu yang dituduhkan negara Barat terhadap Rusia, dan secara tegas telah dibantah oleh negara itu.(*)