Gerindra Desak Menaker Cabut Aturan Pencairan JHT di Usia 56 Tahun

Meski jadi partai koalisi, tak surutkan Gerindra untuk mendesak Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah untuk mencabut aturan pencairan JHT di usia 56 tahun

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Mega Nugraha
Kolase TribunJabar.id (Kompas.com dan Istimewa)
Jokowi, Prabowo, dan Partai Gerindra 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Meski jadi partai koalisi, tak surutkan Gerindra untuk mendesak Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah untuk mencabut aturan pencairan JHT di usia 56 tahun.

Aturan itu tertuang dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022, tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT yang dikeluarkan menteri Jokowi, Ida Fauziyah.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menilai dana JHT merupakan hak pekerja yang dapat digunakan menjadi modal memulai profesi baru setelah pensiun menjadi karyawan. 

"Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 harus dicabut karena di masa pandemi Covid-19 ini, tunjangan JHT yang telah dikumpulkan BPJS Ketenagakerjaan menjadi sandaran utama bagi para pekerja baik buruh pabrik ataupun perkantoran," ujar Saiful  Muzani dalam keterangannya, Selasa (15/2/2022). 

Di masa pandemi Covid-19, kata dia, ada jutaan orang kehilangan pekerjaan dan kesulitan mencari pekerjaan kembali. Umumnya dana JHT menjadi tumpuan para korban PHK untuk mencoba dunia usaha kecil, seperti UMKM. 

Baca juga: Buruh di Indramayu Tolak Aturan Baru Klaim Dana JHT, Sarankan Menaker Perketat Pengawasan

"Saat pandemi, aktivitas dan produktivitas pabrik maupun perkantoran berkurang yang menyebabkan pendapatan perusahaan menurun. PHK menjadi pilihan terakhir para pengusaha. Ketika akan mencari pekerjaan kembali, sudah ada angkatan kerja baru dengan semangat lebih fresh dan upah minim," katanya. 

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini menilai Permenaker No 2/2022 tidak sejalan dengan semangat pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi. 

"Seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi para korban PHK di masa pandemi, misalnya pelatihan keterampilan berusaha bagi mereka yang berminat menjajaki dunia UMKM. Kebijakan pencairan dana JHT sebesar 30 persen dari peserta BPJS yang sudah menggunakannya selama 10 tahun bukan solusi tepat," ucapnya. 

Sekretaris DPD Partai Gerindra Jabar Abdul Haris Bobihoe, menambahkan, ada pasal di Permenaker Nomor 2 tahun 2022 yang merugikan pekerja. 

Sekretaris DPD Partai Gerindra Jabar, Abdul Harris Bobihoe
Sekretaris DPD Partai Gerindra Jabar, Abdul Harris Bobihoe (Istimewa)

Baca juga: Pembayaran JHT pada Usia 56 Tahun, Anggota DPR: Perlu Ada Opsi Selama Pandemi Covid-19

Yakni Pasal 5 yang berisikan pembayaran manfaat JHT baru bisa diberikan pada saat mencapai usia 56 tahun. 

"Kami menilai bahwa peraturan itu mencekik buruh. Untuk mendapatkan JHT saja sampai dipersulit begini. Kami minta peraturan itu dicabut," ujar Abdul Haris. 

Haris mengatakan, peraturan ini akan sulit diterapkan karena masih banyak pekerja yang berstatus kerja kontrak atau outsourcing. Apalagi dengan UU Cipta Kerja yang selama ini dinilai lebih menyemarakkan status pekerja kontrak di dalam negeri. 

Sebelumnya dalam peraturan lama, kata Haris, JHT bisa diambil setelah buruh tidak lagi bekerja. Sedangkan dengan aturan yang baru, buruh baru bisa mengambil JHT nya setelah berusia 56 tahun.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved