Polemik Aturan Baru Terkait JHT, Buruh Purwakarta: Itu Aturan Kejam, Ganti Menteri Tenaga Kerja

Wahyu menilai, keputusan tersebut terlalu kejam, oleh sebab itu pihaknya bersama pengurus aliansi buruh di pusat akan menggelar aksi.

Penulis: Irvan Maulana | Editor: Seli Andina Miranti
Tribun Jabar/Seli Andina
ILUSTRASI Buruh 

Laporan Kontributor Tribun Jabar, Irvan Maulana

TIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Polemik Peraturan Menteri Tenaga Kerja Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 (Permanaker 2/2022) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) menimbulkan polemik di kalangan buruh.

Presidium Aliansi Buruh Purwakarta (ABP) Wahyu Hidayat mengatakan, peraturan serupa sempat terbit pada tahun 2015 lalu saat menteri tenaga kerja dijabat oleh Hanif Dakhiri.

"Permen itu pernah terbit, isinya sama pada saat menteri pak Hanif. Namun diprotes oleh kalangan buruh, sekarang ini malah terbit lagi," ujar Wahyu ketika dihubungi, Sabtu (12/2/2022).

Baca juga: Apa Itu Program JHT yang Sedang Ramai Diperbincangkan dan Apa Saja Syarat Mencairkan Uang JHT?

Wahyu mengungkap, Permenaker 2/2022 merugikan, tidak hanya kalangan buruh pabrik. Tapi juga para buruh tani, nelayan, bahkan pengemudi ojek online.

"JHT baru bisa dicairkan ketika usia 56 tahun, lalu bagaimana kalau belum mencapai usia itu ada yang di-PHK. Itukan tabungan untuk menunjang kebutuhan hidup," kata dia.

Mengutip pasal 5 ayat 1 Permenaker 19/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dapat dibayarkan secara tunai sekaligus, setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.

Namun, dalam pasal 5 Permenaker 2/2022 dirubah manjadi : Manfaat JHT bagi peserta mengundurkan diri, dan peserta terkena pemutusan hubungan kerja, diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun.

"Aturan ini sangat tidak adil, tentu kami menuntut agar dicabut, sekaligus diganti menterinya. Menteri tenaga kerja tugasnya mensejahterakan pekerja bukan menyengsarakan pekerja," kata dia.

Wahyu menilai, keputusan tersebut terlalu kejam, oleh sebab itu pihaknya bersama pengurus aliansi buruh di pusat akan menggelar aksi.

"Kita merencanakan aksi, kami tidak memberikan tenggang waktu. Kami meminta ganti menterinya," imbuhnya.

Baca juga: Apa Itu Program JHT yang Sedang Ramai Diperbincangkan dan Apa Saja Syarat Mencairkan Uang JHT?

Wahyu mengatakan, dana JHT yang mencapai lebih dari Rp 500 triliun merupakan uang simpanan untuk menjamin kehidupan para buruh setelah tidak bekerja.

"Itu kan tabungan kami, yang harus kami gunakan setelah tidak lagi bekerja. Pemerintah gak ada hak menahan, nilainya besar hampir serempat APBN," ucapnya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved