Tanggapi Kericuhan di Desa Wadas Purworejo, Dedi Mulyadi Beri Saran Ini untuk Selesaikan Masalah
Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya siap menjadi fasilitator permasalahan di Desa Wadas.
Penulis: Irvan Maulana | Editor: taufik ismail
lihat foto
Laporan Kontributor Tribun Jabar, Irvan Maulana
TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Kerusuhan terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, pada Selasa (8/2/2022).
Aparat bersenjata lengkap diketahui mengepung warga yang menolak pertambangan batu andesit. Puluhan orang diamakan oleh aparat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan pemerintah kabupaten hingga kepala desa setempat untuk memfasilitasi mediasi antara warga dengan aparat.
"Mediasi perlu dilakukan, agar masalah penolakan sebagian masyarakat Desa Wadas, bisa diselesaikan dengan cara yang lebih arif dan bijaksana," ujar Dedi Mulyadi ketika dihubungi, Rabu (9/2/2022).
Dedi Mulyadi menjelaskan, sejak dulu selalu ada satu daerah yang dikorbankan jika terjadi pembangunan di satu daerah di Indonesia.
Namun, setelah pembangunan itu terealisasi, warga daerah yang dikorban justru tidak menikmati hasilnya.
"Penanganan pembangunan yang mengorbankan wilayah sering terjadi di Indonesia. Misalnya, satu daerah dibangun, dan satu daerah diambil sumber alamnya. Namun sering kali daerah yang dikorbankan itu justru tidak menikmati hasilnya," kata dia.
Mengenai permasalahan di Desa Wadas, Dedi menyampaikan beberapa saran untuk pemerintah dan intansi terkait di Jawa Tengah.
"Pertama, warga Wadas harus mendapat kompensasi seimbang dari pembangunan tersebut. Bukan hanya bentuk uang, tetapi juga ruang untuk mereka," katanya.
Dedi Mulyadi meminta, pemerintah juga mengkaji pertimbangan matang untuk pemulihan pascapembangunan.
"Warga harus tahu secara komprehensif, dampak dari pembangunan bendungan dan dampak lingkungan atas pengambilan sumber daya alam berupa batu andesit. Harus ada reklamasi juga bagi warga sekitar," kata Dedi.
Diungkap Dedi, semua rangkaian tersebut bisa dilakukan melalui jalur dialog.
Semua warga, baik yang pro maupun kontra, harus diberi ruang untuk bicara di dalam forum yang difasilitasi pemerintah.
"Harus ada jaminan juga bagi warga terdampak, untuk tetap hidup baik di lingkungannya, karena mereka berkorban demi pembangunan," ujarnya.
