Susi Air Ambil Langkah Minta Bupati Malinau Minta Maaf dan Ganti Rugi Rp 8,9 Miliar

Pihak Susi Air tak terima pesawatnya diusir dari Hanggar Bandara Robert Atty Bessing Malinau, Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu.

Editor: Giri
Video Twitter Susi Pudjiastuti
Petugas sedang memindahkan pesawat Susi Air dari hanggar di Bandara Malinau, Provinsi Kalimantan utara (Kaltara), pada Rabu (2/2/2022). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pihak Susi Air tak terima pesawatnya diusir dari Hanggar Bandara Robert Atty Bessing Malinau, Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu.

Langkah hukum pun ditempuh terkait kasus itu.

Maskapai milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti itu melayangkan somasi kepada dua pihak, yaitu Bupati Malinau, Wempi Wellem Mawa, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus.

Kuasa hukum Susi Air dari Visi Law Office, Donal Fariz, menilai kedua pihak tersebut lah yang paling bertanggung jawab atas persoalan pengusiran Susi Air dari Hanggar Bandara Kol. R.A Bessing Malinau.

Dalam somasinya, Susi Air meminta ganti rugi Rp 8,9 miliar.

"Langkah hukum diambil untuk merespons pelanggaran serius terhadap upaya paksa/eksekusi yang dilakukan secara melawan hukum oleh pejabat dan petugas pada tanggal 2 Februari 2022 yang lalu," kata Donal Fariz dalam keterangan tertulis, Senin (7/2/2022).

Donal menduga penggunaan dan pengerahan tenaga dan perangkat Satpol PP oleh Pemerintah Kabupaten Malinau merupakan tindakan melawan hukum.

Ia juga mengklaim pemda terkait melanggar tupoksi Satpol PP yang diatur pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi (Satpol).

Selain itu, Visi Law Office menduga Satpol PP dan Anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau telah bertindak di luar kewenangan guna mengeksekusi atau pengosongan secara paksa pada area daerah keamanan terbatas, bandara, sehingga diduga telah melanggar Pasal 210 jo Pasal 344 huruf (a) dan (c) Undang-Undang No 1 Tahun 2009.

Dalam pembelaannya, Visi Law Office menyebut anggota Satpol PP dan anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau dikerahkan secara berlebihan dan mereka tetap memaksa melakukan eksekusi meskipun OPS Susi Air telah menolak dan tidak menandatangani berita acara eksekusi.

"Sehingga hal tersebut diduga sudah melanggar Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Sehingga Susi Air melalui kuasa hukumnya menuntut kepada saudara Wempi Welem Mawa dan Ernes Silvanus dalam jangka waktu tiga hari," jelas dia.

Pihak Susi Air memberikan waktu tiga hari kepada kedua pihak terkait untuk meminta maaf secara tertulis kepada PT ASI Pudjiastuti Aviation atas tindakan penyalahgunaan wewenang dan memaksa secara melawan hukum yang dilakukan dalam pengosongan hanggar/pemindahan pesawat di hanggar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di samping, menuntut ganti rugi operasional Susi Air sebesar Rp 8,95 miliar akibat pembatalan penerbangan, biaya maintenance, dan pemindahan barang-barang.

"Tentu saja langkah hukum tersebut ditempuh tidak hanya bagi kepentingan Susi Air, tapi juga untuk kepentingan masyarakat lebih luas," sambung dia.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved